x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Pemerintah Diharapkan Mampu Melindungi dan Menyediakan Layanan Hukum Bagi Buruh Migran 07 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – KOMITE III DPD RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka menghimpun pandangan dan pendapat dari Migrant Care dan Koalisi Perempuan terkait dengan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI (07/03/2012). Bertempat di Gedung DPD RI, Komplkes Parlemen Jakarta, Moh. Syibli Sahabuddin, anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Barat memimpin rapat yang berlangsung selama sekitar dua jam. Koordinator Divisi Advokasi Kebijakan Migrant Care, Nurharsono mengungkapkan bahwa Revisi
IDI dan PERSI Dukung Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Perawat 06 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – DENGAN jumlah penduduk Indonesia yang hampir 240 juta jiwa, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membuat perbandingan 1:3000 untuk jumlah pasien yang ditangani oleh seorang dokter umum. Dari rasio tersebut IDI memandang kompisisi dokter umum yang dibutuhkan sudah cukup, hanya saja tidak disebarkan ke seluruh Indonesia sehingga dokter lebih banyak berada di perkotaan. Hal tersebut berujung pada sistem rujukan yang tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi tumpang tindih antara tugas dokter dan perawat. “Padaha
Timja Agama Komite III DPD RI Tolak Wacana Moratorium Pendaftaran Ibadah Haji 05 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – BERBAGAI permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Rabitha Haji sebenarnya berada di hulu, yaitu payung hukum atau Undang-Undang. “Tidak boleh tidak, UU harus diubah karena sumber masalahnya ada di sana. Eksistensi UU Haji belum bisa mengakomodasi penyelenggaraan ibadah haji, maka amandemen UU No. 13 Tahun 2008 menjadi keharusan,” tegas Ade Marpudin dari Rabitha Haji saat memberikan pandangannya dalam rapat Timja Bidang Agama, Pendidika
Pemerintah Dukung RUU Jaminan Produk Halal untuk Segera Disahkan 22 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Masih dalam rangka menghimpun pandangan tentang RUU Jaminan Produk Halal, Komite III kembali menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (22/02/2012) dengan narasumber dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III, Moh. Syibli Sahabuddin. Bagi umat Islam, makan dan minum adalah aktivitas memiliki nilai ibadah atau vertical sehingga kehalalan menjadi hal yang tak bisa
PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama dan LP POM MUI: RUU Jaminan Produk Halal Perlu Dikaji Ulang 21 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Menindaklanjuti pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) Komite III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dan pandangan dari PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah, LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), dan PB (Pengurus Besar) Nahdlatul Ulama (21/02/2012). Bertempat di Gedung DPD RI Jakarta, Istibsyaroh memimpin jalannya RDPU yang berlangsung sekitar dua jam. Ditinjau dari segi yuridis, RUU JPH harus selaras dengan Undang-undang yang
Sidang Pleno Komite III DPD RI Membahas Urgensi RUU Jaminan Produk Halal 20 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Masyarakat sangat menunggu kehadiran UU Jaminan Produk Halal sebagai jaminan dari pemerintah bahwa produk yang dikonsumsi halal. Demikian disampaikan oleh Darmayanti Lubis dalam Sidang Pleno Komite III DPD RI (20/02/2012). “Undang-undang ini merupakan kebutuhan masyarakat karena mereka membutuhkan UU yang menjamin kehalalan makanan juga kosmetik. Mereka juga sangat berharap legislatif dapat menggolkan RUU JPH ini,” papar Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara ini. Bertempat di Gedung B DPD RI,
RUU Keperawatan Dinanti Untuk Menciptakan Perawat Yang Berkompeten 14 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang tentunya berkewajiban memberikan kesembuhan bagi masyarakat, sama halnya dengan perawat.  Disaat tertentu, perawat bisa saja menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh dokter dengan kemampuan dan pengetahuan yang mereka dapat disekolah keperawatan. Memang pekerjaanya berisiko tinggi, apalagi tidak ada kejelasan terhadap apa yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh perawat sehingga perawat sering kali menjadi sasaran kesalahan masyarakat
Pemerintah Sambut Baik RUU Organisasi Masyarakat 25 Januari 2012
Jakarta, dpd.go.id – MENTERI Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memenuhi undangan Komite III DPD RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan pada Rabu (25/01/2012) dalam rangka membahas RUU Organisasi Masyarakat.  Mewakili pemerintah, Gamawan Fauzi menyampaikan bahwa pemerintah mendukung RUU inisiatif yang diusulkan DPR untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 ini. “Pemerintah menyambut baik draft RUU Ormas untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” ujar Gamawan di Ruang Rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Komp
UU Kepariwisataan Tidak Memiliki Visi dan Misi 24 Januari 2012
Jakarta, dpd.go.id – DALAM rangka penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Komite III DPD RI menyelenggarakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang menghadirkan dua narasumber ahli di bidang pariwisata Ricky Avenzora dan M. Yuwana Mardjuka (24/01/2012). Rapat yang bertempat di Ruang Rapat Komite III Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III, Muh. Syibli Sahabuddin, anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Barat. Di awal presentasi, Ricky
Reformasi Ormas untuk Mengembalikan Jati Diri Ormas 18 Januari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Menindaklanjuti pembahasan RUU tentang Organisasi Masyarakat, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (18/01/2012) untuk memperoleh pandangan dari para pakar. Hadir dalam RDPU yang bertempat di Ruang Rapat Komite III Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan tersebut Satya Arinanto, Pakar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI. Membandingkan rancangan RUU Ormas ini dengan UU No. 8 Tahun 1985 yang masih berlaku namun tidak efektif, Satya menilai ada perubahan yang menuju ke arah kemajuan. “S
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI