x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Komite III DPD RI Menerima Kunjungan Forum Umat Islam Terkait Penolakan Konser Lady Gaga 22 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – SEKJEND FUI (Forum Umat Islam), Muhammad Al-Khaththath mengadukan berbagai kelakuan media, politisi dan pejabat Indonesia yang menyatakan dukungan terhadap konser Lady Gaga yang rencananya akan digelar di Gelora Bung Karno Jakarta pada 3 Juni mendatang kepada Komite III DPD RI (22/05/2012). Khaththath juga sangat menyayangkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang mendukung penyelenggaraan konser tersebut. “Konser Lady Gaga itu bukan sekedar konser mengumbar aurat, tetapi juga mengajarkan pe
Pentingnya Peran Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Pariwisata 21 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – TIM AHLI Komite III, Yuwana Marjuka, menekankan pentingnya pembangunan pariwisata berbasis lokalitas sebagai salah satu solusi masalah pariwisata yang harus diatur dalam Undang-undang. Hal tersebut disampaikan oleh Yuwana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III dalam paparannya tentang Kerangka Naskah Akademis Perubahan UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (21/05/2012). “Pembangunan pariwisata berbasis lokalitas maksudnya adalah masyarakat lokal sebagai pelaku utama sehingga pengelolaan par
Jumhur: Undang-undang Ketenagakerjaan Berhenti di Pagar Rumah 21 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia hingga kini belum juga menemukan titik temu dan solusi yang tepat. Di sektor informal, isu yang sangat melekat adalah soal perlindungan, sedangkan sektor formal lekat dengan isu promosi, yaitu rendahnya informasi pasar kerja. Hal tesebut disampaikan oleh Jumhur Hidayat, Ketua BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) saat menjadi narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI terkait Perubahan UU No. 39 tentang Penempat
UU Keperawatan untuk Perawat yang Kompeten dan Profesional 20 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Keberadaan UU Keperawatan sangat ditunggu oleh banyak pihak terutama mereka yang berprofesi sebagai perawat. Saat ini terdapat ratusan ribu perawat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan penambahan jumlah 20 ribu hingga 24 ribu per tahun. Namun, sangat disayangkan jumlah yang banyak tersebut tidak dibarengi dengan kompetensi yang memadai dan pengaturan hukum yang jelas. “Negara kita mengirimkan banyak perawat untuk bekerja di luar negeri, namun pengaturan hukumnya tidak jelas,” terang Junaiti Sa
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Ujian Nasional 19 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya berkenaan dengan Sistem Evaluasi Pendidikan, Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (19/03/2012) dengan menghadirkan dua narasumber. Bertempat di Ruang Rapat Komite III, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Syibli Sahabuddin selaku wakil ketua Komite III memimpin rapat tersebut. Berdasarkan PP No. 19/2005 terdapat delapan Standar Nasional Pendidikan y
Revisi UU Kepariwisataan: Jadikan Daerah Tuan Rumah Bagi Dirinya Sendiri 14 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Anggota Komite III DPD RI menyimak paparan Yuwana Marjuka yang menguraikan Naskah Akademik Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (14/03/2012). Menurut Yuwana, Undang-undang tersebut cukup urgen untuk segera diamandemen mengingat beberapa kelemahan yang dimilikinya. Kelemahan tersebut antara lain kurangnya implementasi pada pembangunan pariwisata daerah, belum mampu mengakomodir kepentingan banyak pihak terkait, dan juga kurang melibatkan
I Love Indonesia: Agar Indonesia Lebih Mendunia 13 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI mendengarkan presentasi tentang program I Love Indonesia (ILI) yang diluncurkan oleh Forum Indonesiaku (FI) dalam Sidang Pleno pada Selasa (13/03/2012). Program yang bertujuan untuk mengangkat nama Indonesia di mata dunia ini memang sengaja menggunakan brand berbahasa Inggris seperti yang telah dilakukan oleh negara lain seperti Singapura dengan I Love Singapura. “Kami sengaja menamai program ini I Love Indonesia, bukan Aku Cinta Indonesia, semata agar lebih mendunia,” Ketua Forum
Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Baru (FPPTNB) Politeknik Negeri Batam Mendesak Agar Pegawai dan Dosen Segera Diangkat Menjadi PNS 13 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Audiensi Komite III DPD RI dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Baru (FPPTNB) Politeknik Negeri Batam pada Selasa (13/03/2012) membahas masalah pengangkatan pegawai di Perguruan Tinggi Negeri Baru menjadi PNS. Beberapa dosen dan dekan menyampaikan keluhan mereka mengenai persyaratan bagi pegawai untuk diangkat menjadi PNS yang dirasa tidak adil. “Para pegawai itu sudah mengabdi cukup lama, sebaiknya tidak usah memakai persyaratan umur dan masa kerja, langsung diangkat saja,” Rahmat, seorang
Komite III DPD RI Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Kabupaten Mamasa 12 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Forum Komunikasi Generasi Muda Indonesia Timur menyampaikan kegelisahannya atas masalah yang sedang terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat kepada Komite III DPD RI (12/03/2012). Masalah ini dipicu oleh putusan Mahkamah Agung yang tidak konsisten atas kasus mantan Bupati Mamasa, Obed Nego Depparinding. Obed yang awalnya diputus oleh MA dengan hukuman penjara satu tahun delapan bulan kini dibebaskan tanpa alas an yang jelas. Situasi di masyarakat pun memanas karena kasus tersebut kemudian menyeret agama sehi
DPD RI Meminta agar MUI Ditetapkan sebagai Lembaga Penjamin Produk Halal 08 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI, khususnya Timja Bidang Agama, memenuhi undangan rapat kerja Komisi VIII dalam rangka pembahasan RUU Jaminan Produk Halal bersama Pemerintah pada Kamis (08/03/2012). Hardi Selamat Hood (Ketua Komite III), Moh. Syibli Sahabuddin (Wakil Ketua Komite III), Ahmad Jajuli, dan Pendeta Rugas Binti hadir dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta tersebut. Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali itu, Komite II
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI