x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

DPD RI Support Penyelenggaraan PON XVIII di Riau 10 Juli 2012
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) membahas mengenai persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang akan diselenggarakan di Provinsi Riau pada tanggal 9 s.d 22 September 2012. Akan tetapi, kegiatan yang dijadikan ajang untuk menunjukkan prestasi dari daerah-daerah di Indonesia ini agak tersendat dikarenakan dana yang dibutuhkan masih minim. “Memang dana yang diperlukan belum mencukupi tetapi secara teknis PON sudah siap diselenggarak
DPD RI Support Penyelenggaraan PON XVIII di Riau 10 Juli 2012
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) membahas mengenai persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang akan diselenggarakan di Provinsi Riau pada tanggal 9 s.d 22 September 2012. Akan tetapi, kegiatan yang dijadikan ajang untuk menunjukkan prestasi dari daerah-daerah di Indonesia ini agak tersendat dikarenakan dana yang dibutuhkan masih minim. “Memang dana yang diperlukan belum mencukupi tetapi secara teknis PON sudah siap diselenggarak
Guru yang Kompeten untuk Peningkatan Hasil UN 20 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id. – Wakil Menteri Pendidikan, Musliar Kasim, menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tetap perlu dilaksanakan mengingat evaluasi pendidikan seharusnya tidak hanya dilakukan secara internal oleh sekolah, tetapi juga eksternal.  “Evaluasi eksternal dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melalui UN. Prinsipnya adalah untuk melakukan evaluasi secara komprehensif untuk mengetahui kualitas dan proses yang berjalan dalam satuan pendidikan,” ujar Musliar dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI deng
Anggota Komite III DPD RI Sampaikan Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Kesehatan kepada Plt. Menteri Kesehatan 06 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id. - Pelaksana tugas (Plt.) Menteri Kesehatan, Ali Mukti Gufron menyampaikan arah kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2012 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI yang diselenggarakan pada Rabu (06/06/2012). “Pada tahun 2012 ini arah kebijakan Kemenkes adalah peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita dengan pelayanan yang kontinyu dan komprehensif serta perbaikan status gizi masyarakat,” ujar Ali Mukti memulai paparannya di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Beberapa ara
Upaya Kemenakertrans dalam Menyejahterakan dan Melindungi TKI di Luar Negeri 05 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dirjen BINAPENTA (Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman, mengungkapkan bahwa dari dua belas Negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sepuluh MoU diantaranya harus diganti, seperti yang telah dilakukan pada MoU dengan Malaysia. “MoU ini lebih mengedepankan perlindungan terhadap TKI dan harus menjelaskan detail one day off, gaji atau upah, jam kerja, dan lainnya,” jelas Reyna Usman saat menjadi narasumber dalam Rapat Denga
Paparan Program Kementerian Agama serta APBN 2012 dan RAPBN 2013 05 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id – DALAM rangka penyusunan pertimbangan DPD RI atas RAPBN Tahun 2013, Komite III DPD RI mengundang Sekretaris Jenderal Kementrian Agama (Kemenag) untuk melakukan paparan program Kementerian Agama, APBN Kementerian Agama Tahun 2012 dan RAPBN Tahun 2013 di Gedung B DPD RI, Kompleks Senayan Jakarta, Selasa (05/06/12). Dalam paparannya, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, Syamsudin menjelaskan ada 11 program yang menjadi tanggung jawab Kemenag, diantaranya 4 program bersifat generik berupa dukungan, peningkata
Komite III DPD RI Terima Naskah Akademis RUU Keperawatan 04 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI menggelar sidang pleno dalam rangka mendengarkan pemaparan tim ahli naskah Akademik dan Draft RUU tentang Keperawatan (04/06/2012). Hadir dalam sidang tersebut lima orang tim ahli yang dipimpin oleh Achir Yani S. Hamid. Mengawali paparannya, Achir Yani menyebutkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi perlunya dibentuk RUU tentang keperawatan ini. “Permasalahan pertama adalah dari segi filosofis, sosiologis dan juga yuridis,” kata Achir Yani di Gedung DPD RI, Kompleks Parleme
Kepala Badan POM RI: Perkuat Fungsi BPOM dengan Payung Hukum yang Kuat 04 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka memperoleh masukan dan pendapat dari para ahli mengenai penyusunan RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia bertempat di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (04/06/2012). Dalam paparannya, Kepala BPOM RI, Lucky S. Sl
RDPU Komite III: Kualitas Madrasah Meningkat, Pelayanan Haji Harus Ditingkatkan 23 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id. – DIRJEN Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Nur Syam, menyatakan bahwa kualitas madrasah tidak kalah dengan sekolah umum, bahkan kualitas Madrasah Tsanawiyah (MTs) lebih tinggi daripada Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Kualitas madrasah semakin meningkat, hal tersebut bisa dilihat dari kualitas lulusan Ujian Nasional, “ terang Nur Syam saat memaparkan presentasinya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI, Rabu (23/05/2012). Selain itu, data statistic yang dimiliki Dirjend Pendis
Selamatkan Bahasa Daerah dengan Peraturan Khusus 22 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Penggunaan dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara sebenarnya telah diatur dalam UU No. 24/2009, akan tetapi dewasa ini Bahasa Indonesia mulai tergerus oleh bahasa asing dan juga bahasa gaul yang muncul dalam pergaulan masyarakat. Nasib bahasa daerah tidak lebih baik dari Bahasa Indonesia yang semakin dilupakan masyarakat. Masyarakat kita tampaknya lebih bangga menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia gaul ketimbang bahasa daerah. Meskipun sejumlah pemerintah daerah telah memasukkan bahasa da
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI