x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Sistem Pengupahan Harus Memperhatikan Produktivitas Pekerja 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan Nasional mengatakan “dalam penetapan upah minimum telah terjadi kesalahan persepsi, dimana dalam menetukan upah minimum setiap pekerja disamaratakan tidak disesuaikan dengan skill, produktivitas pekerja dan masa kerja”. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Sistem Pengupahan, dengan menghadirkan Harijanto (Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO), Sarman Simanjorang (Anggota Dewan Pengupahan Nasio
Pembangunan Destinasi Pariwisata Mendorong Pembangunan Daerah 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Membangun destinasi pariwisata di daerah sama artinya dengan memdorong pembangunan daerah”, ujar Prof. Dr. M. Baiquni, M.A (Pakar UGM) dalam memulai paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dengan Asosiasi Travel Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Pakar dari UGM mengenai masalah kepariwisataan yang dipimpin oleh Ketua Komite III Drs. H. Hardi Selamat Hood, didampingi oleh Wakil Ketua Komite III Pdt. Carles Simaremare di ruang rapat Gedung B DP
BSNP : Diperlukan Standar dalam Wujudkan Pendidikan Bermutu 07 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komite III DPD RI dengan mengundang Badan Standar Nasional Pendidikan terkait mutu dan infrastruktur Ujian Nasional, Fahira Idris Wakil Ketua Komite III menyatakan bahwa Ujian Nasional sebagai instrumental penentu bukanlah standar tunggal dalam standar nasional pendidikan. Sikap DPD RI jelas menolak penyelenggaraan UN sebagaimana tertuang dalam keputusan DPD RI karena dinilai melanggar prinsi sosiologis, psikologis dan pemborosan anggaran, untuk itu Komite III DPD RI mengu
DPD Dukung BNP2TKI Fokus terhadap Pencegahan TKI ILegal dan Sertifikasi Kompetensi TKI 07 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Banyaknya kasus TKI ilegal atau non prosedural menurut Nusron Wahid Kepala BNP2TKI dikarenakan lamanya proses administrasi prosedural dan biaya pengurusan yang mahal. TKI non prosedural banyak terjadi terutama di wilayah perbatasan, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya seperti membangun LTSP di kantong-kantong TKI, proses pinjam berbunga rendah (KUR), menggalakkan sosialisasi dengan melibatkan mahasiswa, deregulasi aturan berbasis IT, penegakan hukum kepada para pelaku (BNP2TKI menjadi anggota satgas pencegahan dan
DPD Dukung Penguatan Kelembagaan Badan Narkotika Nasional 03 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – DPD memberikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional atas upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan mendukung penguatan kelembagaan BNN menjadi lembaga setingkat kementerian. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan Kepala Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh Ketua Komite III Drs. H. Hardi Selamat Hood, didampingi oleh Wakil Ketua Komite III Fahira
9 RUU Tambahan Jadi Prioritas di Prolegnas 2017 02 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan komite di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (02/02/2017). “Rapat gabungan kali ini kami maksudkan untuk membahas rencana pembahasan RUU di komite untuk tahun 2017.  Berdasarkan catatan kami bahwa Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016 masih menyisakan 41 (Empat Puluh Satu) RUU sehingga dibutuhkan 9 (sembilan) RUU t
CEGAH PEREDARAN NARKOBA DI DAERAH, KOMITE III DPD RI LAKUKAN KERJASAMA DENGAN BNN 01 Februari 2017
Meskipun dalam kondisi serba terbatas baik anggaran, sumberdaya manusia serta infrastruktur dan suprastruktur, namun kinerja BNN pada tahun 2016 dapat dibanggakan. Bagaimana tidak selama tahun 2016 BNN berhasil mengungkap kasus narkotika sebanyak 807 kasus, kasus TPPU 21 kasus, tersangka narkotika 1 238 orang dan tersangka TPPU 30 orang. Pemusnahan lahan ganja 8 titik lokasi (16 hektar). Baang bukti sabu 1, 02 ton, ganja 2,68 ton, ekstasi 754 094 butir dan asset Bandar 261, 86 milyar. Demikian diungkap oleh Budi Waseso Kepala BNN saat melakukan
DPD Dukung Kemendikbud RI Melakukan Pembenahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan 01 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – DPD RI mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengingat masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan terutama di daerah. Kebijakan pendidikan secara nasional seringkali terkendala di daerah dalam hal implementasi. Untuk itu Kemendikbud RI hendaknya melibatkan Komite III DPD RI sebagai representasi daerah di dalam pelaksanaan sosialisasi program bidang pendidikan di daerah dan Komite III DPD RI akan turut mendorong Pemerintah
DPD Pertanyakan Ketimpangan Mutu Pendidikan di Daerah 31 Januari 2017
JAKARTA-Pendidikan di Indonesia masih memiliki beragam kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Salah satunya kualitas guru yang tergolong masih kurang dan timpangnya mutu pendidikan antara daerah satu dengan yang lain. “Ada fakta riil soal masih adanya ketimpangan yang tajam dari satu daerah dengan daerah lain. Antara jawa dengan luar jawa, dan kota dengan pedesaan. Ketimpangan ini begitu jauh,” ucap Anggota Komite III DPD Eni Khairani saat RDPU dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Gedung D
Arief Yahya : Pariwisata Penyumbang PDB & Devisa yang Paling Mudah 31 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Menteri Pariwisata RI Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc memaparkan strategi pencapaian target kunjungan wisatawan ke Indonesia pada Program Kerja Kemenpar tahun 2017. “Untuk Indonesia Pariwisata sebagai penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah” terang Arief Yahya mengenai performansi pariwisata Inonesia tahun 2016 dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Ketua Komite III Drs. H. Hardi Selamat Hood, didampingi oleh Wakil Ketua Komite III Fahira Idris dan Pdt. Carle
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI