x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Komite III Fokuskan Pembahasan Tiga RUU Inisiatif 21 Juli 2017
JAKARTA-Komite III DPD RI pada masa sidang V Tahun 2016-2017 telah memfokuskan tiga RUU inisiatif. Ketiga RUU tersebut yakni penyusunan RUU Tentang Sistem Pengupahan, Penyusunan RUU Tentang Ketahanan Keluarga, dan Penyusunan Pandangan atas RUU Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. "Pada masa sidang ini kami fokus pada bidang penyusunan RUU dan pandangan tersebut," ucap Wakil Ketua Komite II,I Fahira Idris saat laporan masa sidang V Tahun Sidang 2016-2017 di Komplek Parlemen Nusantara V, Jakarta, Jumat (21/7). Ia mengatak
INDONESIA DAPAT BERKACA PADA CINA DALAM KEMBANGKAN IPTEK 15 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Berbicara mengenai pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kita bisa melihat bagaimana Cina mengembangkan IPTEK”, ujar Prof. Yohannes Surya (Universitas Surya dan Direktorat lembaga penelitian dan pengembangan Kementerian Riset dan Dikti) dalam memulai paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI yang membahas mengenai pandangan terhadap RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite III Drs. H. Hardi Selamat Hood, didampingi oleh Wa
Pelaku Pedofil Harus Dijerat dengan Tiga UU 21 Maret 2017
JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris prihatin dengan maraknya kekerasan seksual pada anak-anak di bawah umur. Kabar terakhir, terbongkarnya jaringan pelaku pedofil yang menyebar aksi bejatnya lewat grup Facebook dan Whatsapp oleh Polda Metro Jaya. Dia mengatakan, para pelaku tersebut harus dihukum berat karena tindakan mereka adalah kejahatan luar biasa. Fahira meminta kepada penegak hukum, agar para pelaku tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang (UU) ITE dan UU Pornografi. Dia juga mengatak
DPD RI Dukung BNN Perang terhadap Narkoba 09 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk komitmen keseriusan DPD RI dalam pemberantasan dan perang terhadap narkotika. Hal itu dilaksanakan oleh Ketua DPD RI, Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Komite III dengan Kepala BNN, Komjen Pol Drs. Budi Waseso, SH di di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Kamis, (09/03/2017). Kepala BNN beserta Deputi Pencegahan BNN Drs. Ali Djohardi Wirogioto, SH, Deputi Pemberdayaan
Inventarisasi RUU Ketahanan Keluarga, Komite III Tekankan Peran Keluarga 28 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Banyaknya permasalahan sosial ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan anomali ketahanan keluarga. Hal tersebut mendasari Komite III untuk menyusun RUU ketahanan keluarga sebagai representasi persoalan keluarga dan kebutuhan lembaga. Guru Besar Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Dept IKK-FEMA IPB yang juga menjadi Ketua Umum GiGa (Penggiat Keluarga) Indonesia, Euis Sunarti mengungkapkan, “Poin utama dari kajian ilmu, advokasi pembangunan keluarga dan kajian dari PBB mulai
Menag: Banyak Masyarakat Salah Persepsi Mengenai Dana Haji 27 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id– “Pembahasan mengenai dana haji sebaiknya berangkat dari regulasi, agar kita semua punya persepsi yang sama”, tutur Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI di tengah paparannya dalam Rapat Kerja Komite III dengan Menteri Agama Republik Indonesia terkait Program Kerja Kementerian Agama Tahun 2017 dan Pengelolaan Dana Haji, Kuota Haji serta Masalah Konflik Sosial.  Hal tersebut ditegaskan mengingat masih banyak masyarakat yang salah persepsi mengenai dana haji. Seperti setoran dana awal haji, seakan meru
Sistem Pengupahan Harus Memperhatikan Produktivitas Pekerja 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan Nasional mengatakan “dalam penetapan upah minimum telah terjadi kesalahan persepsi, dimana dalam menetukan upah minimum setiap pekerja disamaratakan tidak disesuaikan dengan skill, produktivitas pekerja dan masa kerja”. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Sistem Pengupahan, dengan menghadirkan Harijanto (Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO), Sarman Simanjorang (Anggota Dewan Pengupahan Nasio
Pembangunan Destinasi Pariwisata Mendorong Pembangunan Daerah 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Membangun destinasi pariwisata di daerah sama artinya dengan memdorong pembangunan daerah”, ujar Prof. Dr. M. Baiquni, M.A (Pakar UGM) dalam memulai paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dengan Asosiasi Travel Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Pakar dari UGM mengenai masalah kepariwisataan yang dipimpin oleh Ketua Komite III Drs. H. Hardi Selamat Hood, didampingi oleh Wakil Ketua Komite III Pdt. Carles Simaremare di ruang rapat Gedung B DP
BSNP : Diperlukan Standar dalam Wujudkan Pendidikan Bermutu 07 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komite III DPD RI dengan mengundang Badan Standar Nasional Pendidikan terkait mutu dan infrastruktur Ujian Nasional, Fahira Idris Wakil Ketua Komite III menyatakan bahwa Ujian Nasional sebagai instrumental penentu bukanlah standar tunggal dalam standar nasional pendidikan. Sikap DPD RI jelas menolak penyelenggaraan UN sebagaimana tertuang dalam keputusan DPD RI karena dinilai melanggar prinsi sosiologis, psikologis dan pemborosan anggaran, untuk itu Komite III DPD RI mengu
DPD Dukung BNP2TKI Fokus terhadap Pencegahan TKI ILegal dan Sertifikasi Kompetensi TKI 07 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Banyaknya kasus TKI ilegal atau non prosedural menurut Nusron Wahid Kepala BNP2TKI dikarenakan lamanya proses administrasi prosedural dan biaya pengurusan yang mahal. TKI non prosedural banyak terjadi terutama di wilayah perbatasan, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya seperti membangun LTSP di kantong-kantong TKI, proses pinjam berbunga rendah (KUR), menggalakkan sosialisasi dengan melibatkan mahasiswa, deregulasi aturan berbasis IT, penegakan hukum kepada para pelaku (BNP2TKI menjadi anggota satgas pencegahan dan
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI