x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

KOMITE III DPD INISIASI REVISI UU GURU DAN DOSEN 09 Juli 2018
Surabaya, 9 Juli 2018. Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya melakukan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (RUU Revisi UU Guru Dosen) di Graha Wiyata Kampus Untag Surabaya, Senin 9 Juli 2018. Revisi UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjawab revolusi industri 4.0 yang bercirikan industri menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Semua sudah ada di mana mana (int
Komite III DPD RI Lakukan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasien 02 Juli 2018
Tarakan, dpd.go.id - Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasien harus disegerakan mengingat peraturan yang ada saat ini masih parsial. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Azis menyampaikan dalam Uji Sahih RUU Perlindungan Pasien di Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara bahwa peraturan yang ada belum komprehensif mengatur perlindungan pasien. Peraturan berkaitan dengan perlindungan pasien masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yaitu UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit dan UU Perlind
BENTUK BADAN PERLINDUNGAN PASIEN: USULAN KOMITE III DPD RI DALAM RUU PERLINDUNGAN PASIEN DI UNAND 02 Juli 2018
Padang, dpd.go.id - Perlindungan pasien selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas dalam relasi pemberian layanan kesehatan antara pasien dengan tenaga medis. Meski  kedudukan keduanya dalam berbagai teori dianggap seimbang namun praktiknya sulit untuk menggangap pasien berkedudukan seimbang dengan tenaga  medis. Hal ini disebabkan karena pasien tidak memiliki pengetahuan medis sehingga pasien cenderung bersikap pasrah pada tenaga  medis. Bahasan itu mencuat dalam seminar uji sahih RUU Perlindungan Pasien yang diselenggarakan
Nono Sampono-Pentingnya Rekonsiliasi Paska Pilkada 30 Juni 2018
Ambon, dpd.go.id-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono serukan perlunya rekonsiliasi paska Pilkada. Hal tersebut terungkap pada acara halal bihalal yang di adakan di Kediaman Jl.Dr.Leimena, Ambon, Maluku,Sabtu, 30 Juni 2018. Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, Calon Gubernur Maluku Murad Ismail yang unggul dalam versi quick count turut hadir dalam halal bi halal ini, Anggota DPD RI Novita Anakotta, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkominda), tokoh masyarakat Ambon. Pesta demokrasi yang sudah dilewati dan Maluku merupakan salah satu yang ma
DPD RI Apresiasi Persiapan Asian Games Di Palembang 28 Juni 2018
Palembang, dpd.go.id - DPD RI mengapresiasi kinerja Pemprov Sumsel, panitia nasional INASGOC, Kementerian terkait, KONI, serta para atlet yang telah berupaya maksimal melakukan persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 hingga hari Ini. “Kami sangat bersyukur selain ‘Demam Piala Dunia’ ‘Demam Asian Games’ juga begitu terasa saat menginjak kaki di Kota Palembang,” katanya di sela-sela meninjau venue-venue Asian Games di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (28/6). Dalam kesempatan ini, Fahira turut menghimbau kepada panitia nasional
DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN 2019 22 Juni 2018
Jakarta, dpd.go.id-Usai Lebaran Idul Fitri 1439H DPD RI langsung gelar Sidang Paripurna dan sahkan keputusan dan pertimbangan Komite IV terhadap RAPBN 2019. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Jum'at, 22 Juni 2018. Sidang Paripurna ke-14 dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019. "S
DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018). Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI
DPD RI Berharap Penyelenggaran Ibadah Haji Tahun Ini Bisa Lebih Baik 30 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - Penyelenggaran ibadah haji terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2017 lalu, Komite III DPD RI masih menemukan sedikit permasalahan pada penyelenggaran ibadah haji. Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan memang perlu ada pembenahan penyelenggaran haji agar tahun ini bisa lebih baik. “Catatan kami, perlu peningkatan kualitas pembinaan ibadah haji atau manasik haji. Kami saat tinjauan ke Arab Saudi masih melihat jamaah yang kurang memahami syariat ibadah haji,” ucapnya saat RDP
Dapat WTP, Pemprov DKI Jakarta Semakin On The Right Track 28 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - Akhirnya setelah empat tahun berturut-turut gagal mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hari ini (28/5), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memulai tradisi baru pertanggungjawaban akuntabilitas, transparansi menggunakan APBD untuk kesejahteraan warga Jakarta karena memperoleh WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Satu lagi janji yang ditunaikan Anies-Sandi saat kampanye, DKI Jakarta akhirnya mendapat WTP. Ini pencapaian yang patut diapresiasi.
Kisah Pilu Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di Qatar 28 Mei 2018
Qatar, dpd.go.id - Saat ini KBRI Doha, menampung sekitar 45 pekerja migran bermasalah yang masih menunggu penyelesaian kasus mereka, hingga proses kepulangan mereka ke tanah air. Beberapa kasus pekerja migran Indonesia di Qatar diantaranya berkaitan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dokumen ditahan, gaji tidak dibayarkan, disiksa dengan disetrika, dipukul kepala dengan wajan penggorengan, dinikahi siri hingga ditelantarkan, bahkan ada yang dikriminalisasi. Beberapa kisah ini terungkap dalam kunjungan Del
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI