x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Forum Tenaga Honorer K-2 Adukan Nasibnya ke BAP DPD RI 06 Desember 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menerima audiensi Forum Tenaga Honorer K-2 dari hampir seluruh Indonesia dalam penyampaian aspirasi terkait permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2). Audiensi diterima Ahmad Sadeli Karim, Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (6/12/2017). Titik Purwaningsih selaku Ketua Forum Tenaga Honorer K-2 mengatakan data-data pegawai honorer K-2 sudah berada di BKN dan sudah memenuhi kriteria dan persyaratan seb
AIPNI Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Pelaksanaan UU Keperawatan 29 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang  Keperawatan, di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/17). Ini merupakan kali keenam Komite III melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan, dengan lebih spesifik mengangkat permasalahan pendidikan keperawatan. “Pendidikan keperawatan dinilai sangat pen
PPUU Sahkan RUU Ketahanan Keluarga 29 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Rapat gabungan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dan Komite III DPD RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga setelah sebelumnya terjadi pembahasan yang cukup alot terkait bab sanksi dan penentuan judul RUU pada rapat gabungan (Ragab) 16 November lalu. Bertempat di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ragab yang dipimpin Wakil Ketua PPUU, Abdul Qadir Amir Hartono, senator asal Jawa Timur, selain menyepakati penghapusan perihal sanksi, dibaha
Judul dan Sanksi Jadi Bahasan Ragab RUU Ketahanan Keluarga 16 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Tingginya angka kekerasan, perceraian, melonjaknya angka kemiskinan dan hadirnya fenomena penyimpangan sosial merupakan salah satu dampak dari ketidakberfungsian keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam sebuah negara. Akan tetapi, kebutuhan pemenuhan atas pengaturan dan pemenuhan hak keluarga di Indonesia belum menjadi prioritas dalam lingkup pengembangan manusia, dan pembangunan masyarakat madani. Hal ini ditandai belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur mengenai ketahanan keluarga. Hal te
Beberapa Daerah di Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Perawat 06 September 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Dalam rangka memperkaya materi sebagai bahan masukan menyusun revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Komite III kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (6/9/2017). RPDU yang membahas mengenai pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ini dipimpin oleh Fahira Idris dengan menghadirkan Dr. Krishnajaya, MS, Ketua Umum ADINKES Pusat. Krishnajaya memulai paparannya dengan peta kondisi keperawatan yang ada di Indonesia, bahwa secara
DPD RI Dukung Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 05 September 2017
Dukungan DPD RI terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, terlihat dari komitmen Komite III untuk segera merampungkan apa yang menjadi kekurangan atau permasalahan dari UU No. 38 Tahun 2014 maksimal tahun 2018 dengan membentuk tim kerja, membuat jadwal dan tahapan-tahapan kerja. “DPD RI perlu membentuk Tim Kerja untuk mengawal usulan DPD RI kepada Pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Kepera
Posisi Indeks Kompetitif Indonesia Tahun 2016 Menurun 04 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Globalisasi ekonomi ditopang perdagangan dan sistem informasi. Undang-undang ini belum berdampak optimal terhadap Indek Inovasi Indonesia yang ada diperingkat 87 dibawah Kenya. Indek Kesiapan Indonesia ada diperingkat 85. Permintaan paten masih rendah yang mengindikasi inovasi masih rendah sehingga belum layak dikomersialkan. Jumlah publikasi masih rendah. Semua itu merupakan hal mendasar bagaimana cara melihat hubungan teknologi dan ekonomi. Bagaimana merumuskan mekanisme yang tepat antar lembaga.” Demik
Indonesia Darurat Narkoba 29 Agustus 2017
Jakarta -- Fahira dalam membuka RDPU mengatakan bahwa “Peredaran narkoba yang sangat masif, jelas menjadi ancaman tersendiri bagi generasi bangsa kita”. Hal ini disampaikan dalam RDPU membahas mengenai Narkotika yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (29/8/2017). Fahira menambahkan berbagai pendekatan dilakukan oleh banyak pihak dalam upaya pemberantasan narkoba, dan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui Undang-Undang. Saat ini Indonesia telah memiliki UU Nomor 35 Tahu
Komite III Bahas RUU Sisnas IPTEK 28 Agustus 2017
Jakarta -- “Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi bangsa kita, hal ini terlihat pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat” tutur Fahira Idris. Hal tersebut disampaikan Fahira dalam membuka Rapat Dengar Pendapat Umum yang membahas mengenai pandangan terhadap RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Ruang Rapat Komite III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017) pagi. UU No. 18 Tahun 2002 menurut Komite III belum mampu memberik
GARAP RUU SISNAS IPTEK : IPTEK HARUS MAMPU TINGKATKAN KUALITAS SDM 28 Agustus 2017
Jakarta -- Rancangan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas-IPTEK) diharapkan dapat mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga memiliki daya saing di kancah Internasional. Hal ini dikatakan Anggota Komite III DPD RI, Abraham Liyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para peneliti membahas RUU Sisnas-IPTEK di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (28/7). Abraham menilai keberpihakan negara terhadap pengembangan SDM sangat minim. Dibandingkan dengan negara lain, kualitas SDM Indonesia jauh ter
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI