x
Komite II

Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pertanian dan Perkebunan;

2. Perhubungan;

3. Kelautan dan Perikanan;

4. Energi dan Sumber daya mineral;

5. Kehutanan dan Lingkungan hidup;

6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;

7. Perindustrian dan Perdagangan;

8. Penanaman Modal; dan

9. Pekerjaan Umum.

 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka komite II DPD RI :

a. Menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang dalam rangka penyusunan program legislasi nasional untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan

b. menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah.

(2) Komite membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Komite pada masa keanggotaan tahun sidang berikutnya.

 

DPD RI BERKOMITMEN WUJUDKAN KONSEP WASTE TO ENERGY 04 Juli 2018
JAKARTA, dpd.go.id - Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait perwujudan konsep waste to energy, melalui percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) hari Rabu (4/7). PLTSa dianggap menjadi solusi atas permasalahan sampah yang menjadi beban di daerah. Dimana PLTSa tersebut harus memiliki teknologi ramah lingkungan dalam mengolah sampah menjadi energi yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, Komite II DPD RI berkomitmen untuk mendukung percepatan program Pembangunan Instalasi Pengo
DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN 2019 22 Juni 2018
Jakarta, dpd.go.id-Usai Lebaran Idul Fitri 1439H DPD RI langsung gelar Sidang Paripurna dan sahkan keputusan dan pertimbangan Komite IV terhadap RAPBN 2019. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Jum'at, 22 Juni 2018. Sidang Paripurna ke-14 dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019. "S
DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018). Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI
MINIMALISIR IMPOR PANGAN, DPD RI SUSUN RUU KEDAULATAN PANGAN 09 April 2018
Yogyakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam rangka menginventarisasi dalam rangka penyusunan RUU Kedaulatan Pangan dan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan dan Sumber Daya Genetik (SDG). Salah satu tujuan dari penyusunan RUU tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan tidak bergantung pada impor pangan dari luar negeri. Salah satu hal yang menjadi indikasi belum terwujudkan kedaulatan pangan adalah masih seringnya pemerintah mengimpor bahan pangan dari luar negeri
SEKTOR INDUSTRI MEROSOT, DPD RI KHAWATIRKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KEPRI 09 April 2018
Batam, dpd.go.id -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengkhawatirkan merosotnya sektor industri di Batam akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Guna dengan hal itu,  Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja sebagai bagian tugas pengawasan atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Industri di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Anggota DPD RI Kepri, Haripinto Tanuwidjaja mengatakan belakangan ini, industri di Batam mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini sangat memprihatikan dan perlu disikapi dengan segera.
Komite II DPD RI: Bulog Daerah Kesulitan Distribusikan Stok Pangan. 09 April 2018
Banjarmasin, dpd.go.id - Komite II DPD RI mendapati bahwa Bulog di daerah kesulitan dalam mendistribusikan stok pangan. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Komite II dengan Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Perum Bulog Banjarmasin Kalimantam Selatan.Senin(9/4). Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komite II DPD RI I Kadek Arimbawa, Habib Abdurrahman Bahasyim, Permana Sari, Mesakh Mirin,  Aceng Holik Munawar Fikri, dan Dedi Supriyadi Kepala Divisi Regional Bulog Ba
Komite II DPD RI Minta Pemerintah Wujudkan Pemerataan Energi Di Daerah 14 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Saat ini ditemui banyak desa-desa yang belum teraliri energi, baik itu listrik, gas, ataupun BBM. Akibatnya pembangunan di wilayah tersebut menjadi terhambat yang berujung pada lemahnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Komite II DPD RI meminta agar pemerintah mewujudkan pemerataan energi ke semua daerah, terutama ke desa kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).  Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng, Kepala BPH Migas Fanshurullah
Komite II DPD RI menolak kebijakan impor beras oleh pemerintah 17 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menolak kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Hal tersebut merupakan salah satu sikap Komite II menanggapi aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang akan dilakukan pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II Lantai 3 Gedung B DPD RI pada hari Rabu (17/01/2018). “Kebijakan mengimpor 500 ribu ton beras yang dilakukan pemerintah yang akan dilaksanakan akhir Januari atau sekitar awal Februari 2018 ini dianggap
Ketua Wantimpres Mengapresiasi DPD RI dalam Penyelesaian Persoalan Gas di Sumut 16 Januari 2018
Komite II DPD RI yang diwakilkan oleh Parlindungan Purba (Ketua komite II/ anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara) bersama Sudirman (anggota Komite II/ anggota DPD RI Dapil Aceh) mengadakan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) guna melakukan koordinasi tindak lanjut permasalahan pasokan gas di Sumatera Bagian Utara (sumbagut). Diterima langsung oleh Ketua Wantimpres, Prof. Sri Adiningsih di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jalan Veteran III-Jakarta (16/1). Komite II DPD RI menyampaikan bahwa permasalahan pasokan gas di Suma
Parlindungan Purba: Masih Banyak Kendala bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Rakyat 03 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id - "Pemerintah telah banyak melakukan terobosan kebijakan seperti Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun masih banyak kendala bagi pemenuhan kebutuhan rumah rakyat", ungkap Parlindungan Purba dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPuPR) yang membahas isu pokok pengawasan atas pelaksanaan UU No.1 Thn 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Lantai 3 Gedung B DPD RI pada hari Selasa (03/10/2017
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI