x
Komite II

Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pertanian dan Perkebunan;

2. Perhubungan;

3. Kelautan dan Perikanan;

4. Energi dan Sumber daya mineral;

5. Kehutanan dan Lingkungan hidup;

6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;

7. Perindustrian dan Perdagangan;

8. Penanaman Modal; dan

9. Pekerjaan Umum.

 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka komite II DPD RI :

a. Menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang dalam rangka penyusunan program legislasi nasional untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan

b. menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah.

(2) Komite membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Komite pada masa keanggotaan tahun sidang berikutnya.

 

Komite II DPD RI Tinjau Harga Bahan Pokok di Aceh 19 Juni 2017
BANDA ACEH - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja Provinsi Aceh dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kunjungan tersebut sekaligus untuk mengetahui secara lebih dekat kondisi dan permasalahan di lapangan. "Kami ingin menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan permasalahan perdagangan, khususnya kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri di Aceh," ucap Pimpinan Rombongan Komite II Sudirman di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (19/6).   Menurutnya permasalahan in
Rampungkan Dua RUU Inisatif DPD RI, KOMITE II Bentuk Timja Dan Tim Ahli 08 Mei 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Komite II DPD RI telah membentuk Tim Kerja (Timja) untuk segera merampungkan RUU inisiatif DPD RI tentang geologi dan energi terbarukan. Masing-masing Timja tersebut telah bekerja untuk merampungkan pembahasan kedua RUU inisiatif tersebut. Kedua Tinja tersebut berupaya agar di tahun 2017 ini pembahasan kedua RUU tersebut dapat dirampungkan. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas di Sidang Paripurna DPD hari Senin (8/5), Ketua Komite II Parlindungan Purba mengatakan bahwa saat ini Komite II telah membentuk tim kerja
Ketua AP3I: Kebijakan Relaksasi Ekspor Minerba adalah Kebijakan Set-back 06 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Perpanjangan pelaksanaan ekspor konsentrat atau yang sering disebut dengan relaksasi ekspor mineral dan batubara dinilai telah mengingkari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Untuk memperoleh masukan dari narasumber tentang kebijakan relaksasi tersebut dan dampaknya bagi keberlangsungan usaha pengolahan dan pemurnian Minerba, Komite II DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengola
9 RUU Tambahan Jadi Prioritas di Prolegnas 2017 02 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan komite di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (02/02/2017). “Rapat gabungan kali ini kami maksudkan untuk membahas rencana pembahasan RUU di komite untuk tahun 2017.  Berdasarkan catatan kami bahwa Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016 masih menyisakan 41 (Empat Puluh Satu) RUU sehingga dibutuhkan 9 (sembilan) RUU t
Mbah Rono: Alam ini jujur kita harus mengikuti kejujuran tersebut 25 Januari 2017
“Orang bertanya pada saya tentang truk pengangkut pasir dan adanya korban terjebak lahar di sungai Gendol, Kaliurang. Saya tanya kembali kepada mereka ‘lha itu Sungai Gendol tempat orang nyari pasir atau tempat aliran lahar dari gunung Merapi?’ Alam ini jujur kita harus mengikuti kejujuran tersebut jangan terus dipaksakan”, ungkap Mbah Rono Pernyataan mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi (PVMBG) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terungkap dalam Rapat dengar Pendapa
Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Pembuka Masa Sidang III Tahun 2016-2017 23 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-6 dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan. Sidang Paripurna di pimpin Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Senin, (23/01/2017). Sebelum Sidang Paripurna DPD RI, Ketua DPD RI Mohammad Saleh memandu upacara pengucapan sumpah/janji anggota DPD RI pengganti antarwaktu (PAW) sis
Budget Office DPD RI Sampaikan Hasil Kajian terhadap UU APBN TA 2017 14 Desember 2016
Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI dan Tim Anggaran Komite I, Komite II, dan Komite III menggelar rapat pleno terkait penyampaian kajian Budget Office terhadap UU APBN TA 2017 di Ruang Rapat Komite IV DPD RI di Gedung B Lantai 2, Senayan Jakarta, Rabu (14/12/2016). Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IV, Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Komite IV, Drs. H. A. Budiono, M.Ed. dan Drs. H. Ghazali Abbas Adan. Dalam paparannya, Tim Budget Office menjelaskan bahwa tren dana transfer daerah dan dana desa meningkat sei
DPD Anggap KPBU Solusi Permasalahan Pembangunan Di Daerah 07 Desember 2016
Jakarta -- Komite II DPD RI menilai program Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur merupakan salah satu solusi atas masalah pemerataan pembangunan di daerah. KPBU hadir sebagai alternatif solusi atas permasalahan pembangunan infrastruktur daerah yang biasanya terhambat karena keterbatasan APBN/APBD. Meskipun begitu, program tersebut masih belum diketahui oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komite II DPD RI akan menyukseskan program tersebut dengan mengomunikasikannya kepada pemerintah daerah.
PEMERINTAH BERTEKAD REVITALISASI SUNGAI-SUNGAI DI INDONESIA 06 Desember 2016
JAKARTA - Komite II DPD RI membahas revitalisasi danau yang ada di Indonesia, karena saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan, pengawasan sektor lingkungan sangat lemah padahal dampaknya sangat luas baik dari sumber penghasilan maupun salah satu sumber air yang dipergunakan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite II Anna Latuconsina dalam Rapat Dengar Pendapat Komite II dengan pemerintah. Menurutnya, kewenangan pengelolan Daerah Aliran Sungai (DAS) masih belum jelas kewenangan siapa, “Dalam UU No. 23 Tahun
Komite II DPD RI Dorong Percepatan Pembangunan PLTSa 05 Desember 2016
Jakarta -- Komite II mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dapat mengelola sampah menjadi energi. Keberadaan PLTSa sebagai hasil Perpres No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Sampah ini diharapkan menjadi solusi atas pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan energi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenko Maritim, Kementerian ESDM, PLN,  dan Pemerintah Daerah hari Senin (5/12), Ketua Komite II, Parlindungan Purba menilai bahwa saat permasal
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI