x
Komite II

Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pertanian dan Perkebunan;

2. Perhubungan;

3. Kelautan dan Perikanan;

4. Energi dan Sumber daya mineral;

5. Kehutanan dan Lingkungan hidup;

6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;

7. Perindustrian dan Perdagangan;

8. Penanaman Modal; dan

9. Pekerjaan Umum.

 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka komite II DPD RI :

a. Menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang dalam rangka penyusunan program legislasi nasional untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan

b. menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah.

(2) Komite membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Komite pada masa keanggotaan tahun sidang berikutnya.

 

DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir 18 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah di masa baktinya yang akan berakhir pada 30 September 2019 nanti, sebagai representasi daerah dan wujud tanggung jawab DPD RI periode 2014-2019. Hal tersebut mengemuka saat Sidang Paripurna DPD RI ke-13 yang dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.   Wakil Ket
UU Pelayaran Kurang Efektif, DPD RI Susun RUU Perubahan 10 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perlu dimutakhirkan agar sesuai dengan perkembangan dunia pelayaran di Indonesia. Undang-undang tersebut dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan masalah di bidang pelayaran. Oleh karena itu, Komite II DPD RI menyusun Rancangan Perubahan Undang-Undang (RUU) Pelayaran agar UU tersebut dapat menyesuaikan atas kebutuhan-kebutuhan regulasi di pelayaran Indonesia. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Perubah
DPD RI Bahas Regulasi Mengenai Keselamatan Transportasi 02 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id – Komite II menilai saat ini dibutuhkan sebuah regulasi tegas yang dapat mengatur aspek-aspek transportasi untuk menjamin keselamatan penggunanya.  Tingkat kecelakaan transportasi di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, Komite II menganggap saat ini dunia transportasi membutuhkan regulasi yang dapat menjamin keselamatan dari masyarakat dengan menyesuaikan perkembangan. “Pada dasarnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan bagian sistem perundang-undangan yang mendukung transp
DPD RI Mengusulkan RUU Pelayaran Harus Mengutamakan Keselamatan 21 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. Salah satu yang dibahas adalah mengenai penguatan fungsi pengawasan regulator di sektor pelayaran untuk menciptakan aspek keselamatan masyarakat pengguna sektor pelayaran. Dalam RDPU tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, mengatakan bahwa regulasi terkait sektor pelayaran belum dapat mendukung sektor pelay
Ciptakan Transportasi Yang Aman, DPD RI Bahas Perubahan UU LLAJ 14 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk membahas RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam RDPU tersebut, Komite II melakukan inventarisasi masalah di bidang transportasi untuk dimasukkan sebagai materi RUU tersebut. Salah satu bidang yang disoroti oleh Komite II adalah mengenai kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen transportasi online. Dalam RDPU yang diselengg
Komite II DPD RI Wujudkan Pelayaran Yang Menekankan Keselamatan dan Keamanan 19 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendengarkan masukan mengenai penyusunan RUU perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penyusunan RUU Perubahan tersebut bertujuan agar bidang pelayaran di Indonesia mampu mewujudkan aktivitas pelayaran yang dapat bermanfaat bagi daerah. Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, perubahan atas UU No. 17 Tahun 2018 dilakukan karena saat ini undang-undang pelayaran tersebut dianggap masih belum optimal dalam mendorong tr
Komite II DPD RI: Tarif Tiket Pesawat Terbang yang Tinggi Berakibat Buruk Bagi Industri Pariwisata dan Pelaku UMKM di Daerah 17 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Kenaikan harga tiket pesawat terbang yang terjadi sejak akhir tahun 2018 serta penerapan bagasi berbayar telah memberatkan masyarakat dan berpengaruh kurang baik pada industri pariwisata secara umum di seluruh Indonesia.  Demikian antara lain hasil kesimpulan dari kunjungan kerja Komite II DPD RI  (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) ke Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara serta ke Bandara Sultan Hasanudin di Maros, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2019. Komite II mencatat harga tiket pes
Komite II DPD RI Meminta Pembangunan Desa Sebagai Prioritas 14 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT). Dalam kunjungannya tersebut, Komite II meminta agar pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Menurutnya pembangunan di desa dapat membentuk perekonomi
DPD RI Maksimalkan Kinerja Di Masa Sidang Yang Singkat 14 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Maksimalkan Kinerja pada Masa Sidang III yang singkat ini, DPD RI telah menghasilkan 1 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI, 3 buah hasil pengawasan DPD RI, 1 buah Pandangan DPD RI dan 1 buah pertimbangan DPD RI. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Kamis, 14 Februari 2019.  “Kita berharap hasil kerja politik DPD RI tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya ol
Indonesia Butuh Regulasi Penerbangan yang Tegas 17 Desember 2018
Jakarta,dpd.go.id – Komite II DPD RI menanggap keselamatan penerbangan saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak di dunia penerbangan, terutama dari sisi regulator. Dimana di Indonesia dibutuhkan regulasi yang tegas dalam mendorong pelaku industri penerbangan untuk dapat memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para penumpang. Saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno Hatta. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI