x
Komite I

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah;

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

4. Pemukiman dan kependudukan;

5. Pertanahan dan tata ruang;

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

BAP DPD RI MINTA PEMDA GARUT SIKAPI BANJIR DI DESA LELES 29 Agustus 2019
Jakarta, dpd.go.id - Intensitas banjir semakin meningkat, warga desa Leles kabupaten Garut kembali mendatangi Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI).  Dalam audiensi yang dipimpin oleh Wakil Ketua BAP DPD RI, Ahmad Nawardi, warga berharap tercapai solusi terkait kehadiran pabrik sepatu dan aktivitas penambangan pasir yang dinilai menyalahi aturan.  Ahmad Nawardi menjelaskan, BAP DPD RI telah melakukan tinjauan ke lapangan dan menilai perlu adanya tim terpadu yang terdiri dari seluruh unsu
Komite I DPD RI Terima Pengaduan Sengketa HGU Lahan PT. SWP Di Belitung TImur 28 Agustus 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menerima pengaduan dari Puluhan Kepala Desa dan Camat yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Belitung Timur membahas permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) Lahan PT. Steelindo Wahana Perkasa (SWP) yang merugikan masyarakat dan petani lokal setempat, di Ruang Rapat PULD Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Rabu (28/08/19). Anggota DPD RI Dapil Bangka Belitung Telly Gozelie menerima langsung pengaduan puluhan Kepala Desa Camat Belitung Timur terkait carut marut HGU PT. SWP, mereka mend
Senator Papua Barat: Pemerintah Harus Sikapi soal Penghinaan Mahasiswa Papua di Jatim 19 Agustus 2019
Jakarta, dpd.go.id - Jacob Essau Komigi, Wakil Ketua Komite I DPD RI yang juga senator asal Provinsi Barat meminta pemerintah untuk serius menangani insiden yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Hal ini, kata Komigi, menjadi pemicu aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8). "Kejadian penghinaan mahasiswa Papua di Jawa Timur berakibat reaksi keras dari warga di Tanah Papua. Kami minta pemerintah harus menyikapi kejadian ini," tegas Komigi. Karena itu, dia meminta Keme
Komite I DPD RI Gelar Rapat Pleno Finalisasikan RUU Daya Saing Daerah 19 Agustus 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menggelar rapat pleno dalam rangka finalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Daya Saing Daerah, di Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019). Dalam rapat pleno tersebut, Benny Rhamdani, Ketua Komite I DPD RI, memaparkan, pada tahun sidang 2018-2019 ini, Komite I DPD RI telah menyepakati untuk menyusun RUU tentang Daya Saing Daerah. “Penyusunan RUU tentang Daya Saing Daerah dilatarbelakangi oleh persaingan global yang menuntut daerah menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masya
Oesman Sapta Dukung Indonesia Memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 13 Agustus 2019
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini sebagai upaya negara menghadapi krisis listrik bagi pengusaha nasional serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang akan datang.   “Memang pembangunan PLTN di Indonesia merupakan inspirasi terpendam namun bila bicara nuklir selalu banyak rintangan. Padahal resikonya sangat kecil. Ini bukan masalah kehendak tapi kemauan,” ucap Oesman Sapta saat menerima rombongan dari Tim
Akhmad Muqowam: Pusat dan Daerah Harus Satu Persepsi Dalam Pelaksanaan UU Adminduk 25 Juli 2019
Semarang, dpd.go.id - Administrasi kependudukan diyakini sebagai regulasi utama dalam mengatur peristiwa kependudukan dan  menjadi penopang stake holder lain, misalnya bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada, yang dalam  faktanya seringkali menjadi dasar untuk menyatakan suatu Pemilu dan Pilkada dikatakan cacat atau tidak. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai perlu ada pengawasan pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kepe
Komite I DPD RI Konsisten Perjuangkan DOB 23 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Pimpinan Komite I Fachrul Razi menerima Tim Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan berjanji konsisten dan konsen dalam memperjuangkan Daerah otonomi Baru (DOB) untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (23/7/2019). Fachrul juga meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai dasar pemekaran daerah. &rdqu
DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir 18 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah di masa baktinya yang akan berakhir pada 30 September 2019 nanti, sebagai representasi daerah dan wujud tanggung jawab DPD RI periode 2014-2019. Hal tersebut mengemuka saat Sidang Paripurna DPD RI ke-13 yang dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.   Wakil Ket
DPD MENDORONG KESEJAHTERAAN WILAYAH PERBATASAN DAN KEDAULATAN NKRI: UJI SAHIH RUU WILAYAH NEGARA 16 Juli 2019
Manado, dpd.go.id - 16 Juli 2019, DPD mengambil momentum untuk menguatkan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan melalui inisiatif pengusulan RUU Wilayah Negara. Dalam pandangan DPD, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, meskipun sudah memberikan penegasan teritori wilayah negara Indonesia, namun secara nyata belum memberi perhatian pada aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan pemerintah, karena selain sebagai garda depan dan harga diri bangsa, juga menjadi cermin kedaul
Komite I DPD RI Bahas Pembentukan Calon Provinsi Sumatera Tenggara 10 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menaruh perhatian serius terhadap pemekaran daerah. DPD RI melihat bahwa pemekaran adalah aspirasi dari daerah dan tujuannya mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah, dan juga mempercepat pemerataan pembangunan, pada rapat audiensi membahas pembentukan calon Provinsi Sumatera Tengara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.  Ini tugas konstitusional DPD RI terutama di Komite I dalam hal pemekaran dan pembentukan daerah baru.
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI