x
Komite I

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah;

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

4. Pemukiman dan kependudukan;

5. Pertanahan dan tata ruang;

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Mengecam, Itu Selemah-lemahnya Membela Muslim Uighur 19 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - 19 Desember 2018—Dunia dan lembaga internasional termasuk PBB mengecam tindakan Pemerintah China yang melakukan penahanan massal tanpa proses hukum sekitar satu juta orang-orang Uighur, Kazakhstan, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Bahkan beberapa lembaga internasional menyatakan dalam laporannya bahwa para tahanan dibui tanpa dakwaan dan dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis serta tidak diberikan makanan yang cukup dan muncul laporan penindasan yang meluas. “Apa yang dilakukan Pemerintah China te
RUU Daerah Kepulauan, Special Treatment bagi Daerah Kepulauan” 18 Desember 2018
Manado, dpd.go.id - Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan merupakan bukti keberpihakan DPD terhadap Daerah Kepulauan, mengisi kekosongan hukum, dan upaya menghadirkan negara di Daerah Kepulauan. Hal ini disampaikan Benny Rhamdani, Senator Sulut yang juga Ketua Komite I DPDRI, dalam kegiatan sosialiasi RUU Daerah Kepulauan, inisiatif DPD RI di Ruang Rapat Gubernur Sulut, CJ Rantung, Selasa (18/12). Dari Komite I hadir juga pimpinan Komite I, Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat (Wakil Ketua), Senator Fahira Idris dari DKI Jakarta (w
Otsus Dipertahankan dan Dilanjutkan 17 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua,Papua Barat dan Aceh harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Hal ini terungkap dalam pleno penetapan hasil pengawasan Komite 1 DPDRI tentang pelaksanaan UU Otsus Papua dan Papua Barat (UU 21/2001dan UU 35/2008) dan Otsus Aceh (UU 11/2006). Bertempat d ruang rapat Komite 1 DPDRI Gedung B Kompleks MPR,DPR,DPD RI Pleno dipimpin oleh Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat dan Senator Fachrul Razy dari Aceh,keduanya merupakan wakil ketua Komite 1 DPDRI, senin (17
Daerah Dituntut Tingkatkan Daya Saing Hadapi Globalisasi 11 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menilai peningkatan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja. Melainkan pada kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global. Hal tersebut tertuang saat rapat dengar pendapat mengenai ‘Pengembangan Daya Saing Daerah’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (11/12). “Tingkat daya saing antar daerah merupakan ujung tombak bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tuntutan persiangan global,” ucap Anggota Komite I DPD RI Eni Sumarni. Menurutny
Benny Rhamdani: Kemendes Jangan Buang Badan! 05 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondouw (Bolmong) pada Rabu (5/12) di Jakarta.  RDP mengagendakan pembahasan tentang penyelesaian permasalahan tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut.  Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani menegaskan pihaknya tentu saja mendukung transmigrasi sebagai program pemerintah
Komite I DPD RI: Grondkaart, HPL dan Tanah Register Masih Menjadi Persoalan Serius Di Daerah 04 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Masalah grondkaart, Hak Penguasaan Lahan (HPL) dan tanah register merupakan fokus perhatian serius bagi Komite I DPD RI. Wakil Ketua Komite I DPD RI Jacob Esau Komigi menegaskan, dari berbagai temuan lapangan Komite I DPD RI melalui berbagai kunjungan kerjanya, soal grondkaart, HPL dan tanah register merupakan sengketa pertanahan di daerah yang harus segera dibenahi. Dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Pengusahaan Batam (BP BATAM) pa
Komite I DPD RI: Meminta Perpanjangan Masa Berlaku Dana Otsus 03 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang masa berlaku Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, Papua Barat dan Aceh. Dalam Rapat Kerja Komite I dengan Mendagri Tjahjo Kumolo membahas exit strategi bagi Dana otsus bagi Papua yang akan berakhir pada 2021 dan Aceh pada 2027. Ruang Rapat Komite I DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (3/12). Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan bahwa Komite I sudah mengkaji dan meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana Otsus karena masih diperlukan. “
Komite I DPD RI: Lemahnya Penegakan Hukum Buat Mafia Tanah Makin Berani 26 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI bahas masalah konflik perampasan lahan dengan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI). Pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Senin (26/11). Wakil Ketua Komite I Fahira Idris saat memimpin audiensi dengan FKMTI tersebut memaparkan bahwa saat ini banyak terjadi permasalahan perampasan hak atas tanah di Indonesia. Menurut Senator DKI permasalahan terserbut sudah sangat memprihatinkan. &ldqu
DPD RI Beri Catatan Penerimaan CPNS 2018 13 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI memberikan catatan atas pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 secara serentak di pusat dan daerah. Hal itu disampaikan pada saat audiensi antara Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB) Syafruddin, di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan Jakarta, Selasa (13/10). Pada pertemuan tersebut, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani menyampaikan permasalahan rekrutmen CPNS 2018 yang terjadi di daerah yang menjadi evalusi Komite I kepada Menteri PAN RB. Permasalahan terseb
DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019 12 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018).  RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas U
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI