x
Komite I

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah;

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

4. Pemukiman dan kependudukan;

5. Pertanahan dan tata ruang;

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Daerah Kepulauan Perlu UU Agar Mempercepat Pembangunan 22 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI (Fachrul Razi, M.I.P Senator asal Provinsi Aceh) berharap RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan (PPDK) agar mendorong komitmen pemerintah dalam memperhatikan daerah kepulauan dan perbatasan, setiap kunjungan kerja ke daerah kita melihat daerah tersebut sangat memprihatinkan. Pemerintahan di kepulauan perlu dilakukan afirmasi untuk menghasilkan satu produk undang-undang yang bersifat asimetris atau simetris tergantung dari rancangan yang disepakati, untuk bisa mempe
9 RUU Tambahan Jadi Prioritas di Prolegnas 2017 02 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan komite di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (02/02/2017). “Rapat gabungan kali ini kami maksudkan untuk membahas rencana pembahasan RUU di komite untuk tahun 2017.  Berdasarkan catatan kami bahwa Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016 masih menyisakan 41 (Empat Puluh Satu) RUU sehingga dibutuhkan 9 (sembilan) RUU t
Jantje Tjiptabudy : Propinsi Wilayah Timur Tertinggal Setengah Abad dari Propinsi di Barat 31 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Sesuai data, Propinsi Wilayah Timur (Maluku dan Papua) tertinggal 50 Tahun atau setengah abad dari propinsi yang ada di Barat,” ungkap Jantje Tjiptabudy, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Hal tersebut disampaikannya pada RDPU Komite I DPD RI dalam rangka review RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan yang dipimpin Benny Rhamdani didampingi Fachrul Razi di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa, (31/01/2017). Benny Ramdani mengatakan Komite I DPD RI berupaya melakukan rev
RUU EPN Perlu Menjadi Prioritas 31 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Pembahasan terkait penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) masih menjadi fokus perhatian Komite I DPD RI. Terkait hal tersebut, Komite I DPD RI gelar RDPU dengan menghadirkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi didampingi Wakil Ketua KASN Irham Dilmy dan Anggota KASN Waluyo. Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam secara langsung memimpin jalannya RDPU di Ruang Rapat Komite I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (31/01/2017). “Persoalan terbesar dan utama bangsa ini adalah pada morali
RUU Etika Penyelenggara Negara adalah Momen Yang Pas Pada Saat Ini 25 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Rapat dengar pendapat umum Komite I dalam rangka minginisiasi penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara dengan Yudi Latif dan H. Enceng Shobirin Nadj sebagai tenaga ahli dalam RUU tersebut. Rapat dibuka oleh Ketua Komite I DPD RI (Drs. H. Akhmad Muqowam Senator asal Provinsi Jawa Tengah). Di ruang rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (25/1/2017). “Etika Penyelenggaran Negara ini masih belum ada naskah akademiknya apalagi undang-undangnya. Produk masih sangat baru, ibarat
Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Pembuka Masa Sidang III Tahun 2016-2017 23 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-6 dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan. Sidang Paripurna di pimpin Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Senin, (23/01/2017). Sebelum Sidang Paripurna DPD RI, Ketua DPD RI Mohammad Saleh memandu upacara pengucapan sumpah/janji anggota DPD RI pengganti antarwaktu (PAW) sis
Budget Office DPD RI Sampaikan Hasil Kajian terhadap UU APBN TA 2017 14 Desember 2016
Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI dan Tim Anggaran Komite I, Komite II, dan Komite III menggelar rapat pleno terkait penyampaian kajian Budget Office terhadap UU APBN TA 2017 di Ruang Rapat Komite IV DPD RI di Gedung B Lantai 2, Senayan Jakarta, Rabu (14/12/2016). Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IV, Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Komite IV, Drs. H. A. Budiono, M.Ed. dan Drs. H. Ghazali Abbas Adan. Dalam paparannya, Tim Budget Office menjelaskan bahwa tren dana transfer daerah dan dana desa meningkat sei
Komite II DPD RI: Pembangunan Infrastruktur Transportasi Belum Berpihak di Kawasan Timur Indonesia 06 Desember 2016
Jakarta -- Komite II DPD RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan timur Indonesia. Hal ini terlihat pada alokasi anggaran program kerja milik Kementerian Perhubungan di tahun 2017 yang dinilai masih belum berpihak pada pemerataan pembangunan di wilayah yang belum berkembang, wilayah perbatasan, dan daerah terpencil. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komite II dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub hari Selasa (6/12), Ketua Komite II Parlindungan Purba meminta agar di tahun 2
Pemerintah Pusat Ingin Merampingkan Birokrasi di Indonesia 05 Desember 2016
Jakarta, dpd.go.id -  Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, membahas mengenai Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Susunan Organisasi Tata Kerja. Rapat dibuka oleh Ketua Komite I DPD RI (Drs. H. Akhmad Muqowam, Senator asal Provinsi Jawa Tengah) di Ruang Rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (5/12/2016). “Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang P
Pemilihan Umum Di Indonesia Belum Bisa Menggunakan E-Voting 28 November 2016
Jakarta, dpd.go.id -  Rapat kerja Komite I DPD RI dengan KPU RI dan Bawaslu RI, membahas isu-isu strategis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Rapat dibuka oleh Ketua Komite I DPD RI (Drs. H. Akhmad Muqowam Senator asal Provinsi Jawa Tengah) di Ruang Rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (28/11/2016). “Pemilu Indonesia ada rencana menggunakan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting, KPU sudah bekerja sama dengan tim ahli kajian untuk membuat blue print dalam
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI