x
Komite I

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah;

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

4. Pemukiman dan kependudukan;

5. Pertanahan dan tata ruang;

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

DPD RI Desak Pemerintah Cabut Moratorium DOB 18 Juli 2017
Jakarta - DPD RI mendesak pemerintah cabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan melalui Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Jusuf Kalla untuk mengusulkan dan merekomendasikan kepada Presiden segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada). Selain itu, DPD RI mendorong penataan daerah, utamanya pemekaran daerah  sebagai pilihan rasional objektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah, membuka ruang kreasi dan
Muqowam: Belum Saatnya UU Tentang ASN di Revisi 10 Juli 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Miftah Toha, guna mendapatkan pandangan terhadap Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). (10/7/2017) Ahmad Muqowam selaku Ketua Komite I DPD RI menyampaikan bahwa pertemuan ini dibuat guna menggolkan pendapat Komite I, sebelum akhirnya disampaikan ke DPR. Namun secara pribadi, Muqowan menilai, UU ASN masih
Tim Mediasi Akan Melakukan Tinjauan Lapangan Untuk Mengambil Arah Kebijakan 08 Mei 2017
Jakarta, dpd.go.id – Tanggal 3 Mei 2017 perwakilan dari masyarakat Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat diundang oleh Pimpinan DPD RI Nono Sampono Senator Maluku dengan pihak-pihak Kementerian terkait mengenai permasalahan sengketa tanah, sehingga diputuskan untuk segera dibentuk tim mediasi yang berisikan anggota dari Komite I DPD RI dengan perwakilan dari Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata ruang. Tim mediasi bertugas mewakili Lembaga masing-masing untuk melakuka
Apakah Perusahaan Harus Tunduk Kepada Negara? 17 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Kronologis kejadian konflik Petani tanah telukjambe karawang dengan PT Pertiwi Lestari, bermula sekitar tahun 1962 masyarakat sudah menggarap dan mengelola lahan dan sudah memiliki girik pada tahun 1984 sampai dengan sekarang. Datang seorang pengusaha pada tahun 1968 yang menyewa lahan para petani dengan peruntukan perternakan, sesudah itu tahun 1974 ada Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Tanjung Gresik Makmur padahal para petani tersebut tidak pernah menjual lahan tersebut, sampai waktu HGU tersebut habis tidak perna
Seluruh Data Penduduk Akan Terdata Tahun Ini 07 Maret 2017
Jakarta, dpd .go.id – “Ada Sekitar 56 ribu warga seluruh Indonesia yang belum merekam E-KTP, persoalan terletak pada warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak memilki Kartu Keluarga (KK) dikarenakan mutasi perpindahan penduduk”. Ujar Ahmad Muqowam Ketua Komite I dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) dengan agenda isu-isu strategis terkait rancangan undang-undang tentang penyelenggara pemerintahan dan permasalahan daerah lainnya, di ruang rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Komplek Parleme
Anggota DPD RI Pertanyakan Status Gubernur Ahok Ke Menteri Tjahjo 07 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Mengenai Calon Gubernur DKI Jakarta yang juga petahana yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak diberhentikan secara sementara, Kata Dra. Hj. Juniwati T, Masjchun Sofwan Senator asal Jambi di depan Menteri Dalam Negeri, ada banyak para pakar hukum seperti Mahfud MD mengatakan polemik ini seharusnya diberhentikan sementara seperti kepada kepala-kepala daerah yang sudah terdakwa itu diberhentikan, bahkan di DPR RI sampai membentuk pansus hak angket. “Saya sebagai Menteri Dalam Negeri hanya bisa memberikan
Pembahasan RUU EPN Sudah Berjalan 16 Tahun 06 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Ketua Komite I DPD RI (Drs. H. Akhmad Muqowam Senator asal Provinsi Jawa Tengah) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Etika Penyelenggara Negara (EPN) sudah 16 tahun berjalan belum juga disahkan menjadi Undang-Undang (UU), padahal didalam RUU ini sangat kongkret dalam tugas dan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, tidak pada domain Eksekutif semata. UU EPN diperlukan dalam rangka mengendalikan berbagai perilaku negatif aparatur dalam penyelenggaraan negara karena memberikan dasar bagi pelaksanaan reformasi
Daerah Kepulauan Perlu UU Agar Mempercepat Pembangunan 22 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI (Fachrul Razi, M.I.P. Senator asal Provinsi Aceh) berharap RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan (PPDK) agar mendorong komitmen pemerintah dalam memperhatikan daerah kepulauan dan perbatasan, setiap kunjungan kerja ke daerah kita melihat daerah tersebut sangat memprihatinkan. Pemerintahan di kepulauan perlu dilakukan afirmasi untuk menghasilkan satu produk undang-undang yang bersifat asimetris atau simetris tergantung dari rancangan yang disepakati, untuk bisa memp
9 RUU Tambahan Jadi Prioritas di Prolegnas 2017 02 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan komite di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (02/02/2017). “Rapat gabungan kali ini kami maksudkan untuk membahas rencana pembahasan RUU di komite untuk tahun 2017.  Berdasarkan catatan kami bahwa Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016 masih menyisakan 41 (Empat Puluh Satu) RUU sehingga dibutuhkan 9 (sembilan) RUU t
Jantje Tjiptabudy : Propinsi Wilayah Timur Tertinggal Setengah Abad dari Propinsi di Barat 31 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Sesuai data, Propinsi Wilayah Timur (Maluku dan Papua) tertinggal 50 Tahun atau setengah abad dari propinsi yang ada di Barat,” ungkap Jantje Tjiptabudy, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Hal tersebut disampaikannya pada RDPU Komite I DPD RI dalam rangka review RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan yang dipimpin Benny Rhamdani didampingi Fachrul Razi di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa, (31/01/2017). Benny Ramdani mengatakan Komite I DPD RI berupaya melakukan rev
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI