x
Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Mempertimbangkan bahwa dorongan terhadap penataan terhadap sistem ketatanegaraan secara kelembagaan di MPR semakin diperlukan, dan di sisi lain kebutuhan akan penguatan kewenangan DPD kian mendesak, maka DPD membentuk Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) sebagai alat kelengkapan baru.

Sebagaimana dalam Pasal 107 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD, disebutkan bahwa BPKK merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengembangan kapasitas kelembagaan, termasuk kajian atas sistem ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi.

Selanjutnya Pasal 107 ayat (2) menjelaskan bahwa BPKK juga berfungsi memerankan tugas-tugas sebagai Kelompok Anggota MPR yang berasal dari seluruh Anggota DPD, yang mempersatukan dan mengorganisasikan segenap Anggota DPD dalam kapasitasnya sebagai Anggota MPR. Terkait pelaksanaan tugas tersebut, BPKK mengkoordinir segenap Anggota MPR yang berasal dari Anggota DPD.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPD, BPKK melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kelompok DPD untuk menjamin interkoneksi pelaksanaan tugas antara BPPK sebagai alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD sebagai pengelompokan Anggota MPR yang berasal dari seluruh Anggota DPD.

Berdasarkan Pasal 108 Tata Tertib DPD, BPKK memiliki tugas:

  1. Memantau implementasi peran parlemen dan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

  2. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam rangka pengkajian atas penerapan sistem parlemen dan sistem ketatanegaraan.

  3. Menyiapkan rekomendasi DPD dalam rangka penguatan parlemen dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

  4. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara terkait lainnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugasnya dan penguatan kapasitas kelembagaan.

DPD RI Tidak Memiliki Hak Anggaran 14 April 2015
Jakarta, dpd.go.id – Bambang Sadono Senator asal Jawa Tengah Ketua BPKK (Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan) DPD RI membentuk tim dan akan membuat surat protes kepada MPR karena Badan Sosialisasi di MPR tidak memasukan parlemen DPD RI dalam Badan tersebut di ruang rapat Gedung A DPD RI, Senin (14/04/2015). Lanjut Bambang harus ada kesepakatan di DPD RI seperti di bidang legislasi pengambilan keputusannya apakah hanya menyangkut tentang daerah atau semuanya, hasil pengawasan DPD RI apakah hanya di berikan kepada DPR atau kita beri
Mencari Titik Temu Untuk Posisi DPD RI 09 Februari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan tidak disertai kewenangan yang memadai. Kewenangan konstitusionalnya direduksi sebatas memberikan saran atau pertimbangan kepada DPR. Mengacu pada persoalan tersebut, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pimpinan fraksi di MPR RI. RDPU ini bertujuan untuk membangun komitmen dengan Ketua Fraksi Partai Politik di MPR RI mengenai tindak lanjut Keputusan MPR RI N
BPKK DPD RI Bahas Jadwal Masa Sidang II Tahun 2014-2015 20 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Mengawali Masa Sidang II Tahun 2014-2015, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) mengadakan rapat pleno dengan agenda pengesahan jadwal Masa Sidang II, Tahun Sidang 2014-2015 dan laporan perkembangan kegiatan di Gedung A DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (19/02/15).  Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua BPKK DPD RI, Bambang Sadono, diputuskan bahwa BPKK akan menggelar serangkain Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa Pimpinan Fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (M
Polemik Revisi UU MD3, DPD Siap Ajukan RUU Kelembagaan DPD RI 26 November 2014
Jakarta, dpd.go.id – Dialog Kenegaraan DPD RI pada Rabu, (26/11/2014) membahas rencana DPR melakukan revisi UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDatau UU MD 3 dengan tema ‘Revisi UU MD3 Buat Siapa?’. Hadir sebagai pembicara, Bambang Sadono (Ketua BPKK DPD RI), Fahrul Rozi (Ketua Komite I DPD RI), Firdaus Muhammad (Dosen Komunikasi Politik UIN Makassar), Benediktus Hestu Cipto Handoyo (Dosen Hukum Tata Negara Univ. Atmajaya), dan Mustafa Fakhri (Dosen Hukum Tata Negara FH UI). Revisi UU MD 3 jika dilakukan saat in
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan dan Pengesahan Keputusan DPD RI 07 Maret 2014
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik indonesia (DPD RI) menggelar sidang Paripurna DPD RI ke-10 di Gedung Nusantara V, Kamis (06/03/2014) pagi. Mewakili Ketua DPD RI, Irman Gusman, Laode Ida selaku Wakil Ketua DPD RI memimpin sidang didampingi G.K.R. Hemas. Agenda sidang paripurna kali ini antara lain: 1) Laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI; 2) Pengesahan keputusan DPD RI; dan 3) Pidato penutupan sidang. Mengawali laporan perkembangan pelaksanaan tugas, Ketua Komite II, Bambang Susilo (Anggota DPD RI
Perppu MK, John Pieris: Rusaknya Integritas Yudikatif Ancam Demokrasi 30 Oktober 2013
Jakarta, dpd.go.id – Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu (peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) tentang Mahkamah Konstitusi menuai kontroversi. Bahkan dikalangan jurnalis beredar kabar terdapat dua versi Perppu tersebut, yaitu versi Wakil Menteri Hukum dan Ham, Denny Indrayana, dan versi yang diterima oleh MK. Perppu yang diterbitkan untuk merespon tertangkapnya Katua MK, Akil Mochtar, akibat kasus suap dinilai sebagian kalangan inkonstitusional. Berbicara dalam ‘Dialog Kenegaraan’ Wakil Ketua
DPD RI Berulang Tahun Ke-9 01 Oktober 2013
Jakarta, dpd.go.id – DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semua pihak terutama seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan DPD sampai usia ke-9, kekuatan kelembagaan DPD terus berlangsung baik dalam konteks kinerja legislasi dan pengawasan maupun dalam kedudukan konstitusional  dalam sistem kenegaraan. Pada puncaknya telah ditetapkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2013, yang telah mengembalikan dan memulihkan hak-hak konstitusional DPD dibidang legislasi dan prolegnas  sesuai dengan UUD 1945.  &ld
Pro Kontra Perlunya GBHN untuk Pembangunan 13 September 2013
Jakarta, dpd.go.id – Usulan  diadakannya kembali GBHN (Garis Besar Haluan Negara) menjadi salah satu isu jelang momentum pergantian pemimpin nasional pada tahun 2014. Menurut John Pieris (Anggota DPD Maluku), GBHN masih relevan sebagai fungsi kontrol dari parlemen untuk jalannya pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan John dalam dialog radio ‘DPD RI Menyapa’ dengan tema “Pilpres 2014 dan Pro Kontra Tentang Perlunya GBHN,” Jumat (13/09/2013) di pressroom  DPD RI. Dalam pandangan John, sebagai produk h
Sidang Paripurna Ke-2 DPD RI: Pengesahan Pimpinan Alat Kelengkapan 20 Agustus 2013
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-2 DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (20/08/2013). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida didampingi GKR. Hemas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Sidang paripurna kali ini mempunyai agenda tunggal yaitu mengesahkan pimpinan alat kelengkapan DPD RI, pimpinan Kelompok DPD RI di MPR dan Keanggotaan Panmus DPD RI Tahun Sidang 2013-2014.Ketua DPD RI, Irman Gusman yang kemudian hadir dalam sidang paripur
Bambang Soeroso Terpilih Kembali Menjadi Ketua Kelompok DPD di MPR RI 19 Agustus 2013
Jakarta, dpd.go.id – Di awal masa sidang I tahun sidang 2013-2014 Kelompok DPD di MPR RI memilih Pimpinan. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, G.K.R. Hemas berlangsung secara aklamasi dan pemilihan Wakil Ketua Dan Wakil Sekretaris dipilih secara musyawarah pada Senin, (19/08/2013) di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta. Sidang yang dipimpin langsung oleh wakil ketua DPD RI, G.K.R. Hemas, memutuskan tidak ada pergantian Ketua dan Sekretaris Kelompok DPD di MPR RI. Dengan demikian, untuk periode satu tahun kedep
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI