x
Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Mempertimbangkan bahwa dorongan terhadap penataan terhadap sistem ketatanegaraan secara kelembagaan di MPR semakin diperlukan, dan di sisi lain kebutuhan akan penguatan kewenangan DPD kian mendesak, maka DPD membentuk Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) sebagai alat kelengkapan baru.

Sebagaimana dalam Pasal 107 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD, disebutkan bahwa BPKK merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengembangan kapasitas kelembagaan, termasuk kajian atas sistem ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi.

Selanjutnya Pasal 107 ayat (2) menjelaskan bahwa BPKK juga berfungsi memerankan tugas-tugas sebagai Kelompok Anggota MPR yang berasal dari seluruh Anggota DPD, yang mempersatukan dan mengorganisasikan segenap Anggota DPD dalam kapasitasnya sebagai Anggota MPR. Terkait pelaksanaan tugas tersebut, BPKK mengkoordinir segenap Anggota MPR yang berasal dari Anggota DPD.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPD, BPKK melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kelompok DPD untuk menjamin interkoneksi pelaksanaan tugas antara BPPK sebagai alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD sebagai pengelompokan Anggota MPR yang berasal dari seluruh Anggota DPD.

Berdasarkan Pasal 108 Tata Tertib DPD, BPKK memiliki tugas:

  1. Memantau implementasi peran parlemen dan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

  2. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam rangka pengkajian atas penerapan sistem parlemen dan sistem ketatanegaraan.

  3. Menyiapkan rekomendasi DPD dalam rangka penguatan parlemen dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

  4. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara terkait lainnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugasnya dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Rizal Sirait, Gantikan Darmayanti Lubis di BPKK 07 Juni 2017
Jakarta,dpd.go.id. Terpilihnya Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, sebagai Wakil Ketua DPD RI dibahas pada Rapat Pimpinan BPKK (Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan) DPD RI/ Kelompok DPD di MPR saat memulai Masa Sidang V Tahun Sidang 2016-2017 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.   Sesuai Surat Nomor: 05/DPD RI-SUMUT/IV/2017 perihal Penggantian Anggota DPD RI Tahun Sidang 2016-2017 Provinsi Sumatera Utara, maka terdapat penggantian Anggota BPKK dimana Darmayanti Lubis digantikan oleh Senator Asal Provinsi Sumatera Utara,
Anggota Badan Pengkajian dan Badan Sosialisasi MPR Dukung Penguatan DPD RI 22 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id  “Kuncinya adalah komunikasi politik untuk penguatan DPD RI,” demikian pernyataan Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Prof. Dr. H. Bachtiar Aly, M.A., saat membahas lebih lanjut Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Perubahan Amandemen Ke-5 dengan BPKK DPD RI. Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Badan Pengkajian MPR RI, H. Rambe Kamarul Zaman,M.Sc.,M.M. Bahwa penguatan DPD RI harus didorong untuk memperjelas diri dalam menata sistem ketatanegaraan, “Saya akan membahas penguatan DPD RI
Rapat Pleno BPKK Bahas Program dan Jadwal Sidang 26 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Memasuki Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI gelar rapat pleno di Ruang Rapat BPKK, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, (26/01/2017). Dipimpin Ketua BPKK John Pieris, rapat pleno mengagendakan pembahasan program dan jadwal, penggantian unsur Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI dan hal-hal terkait. Mengawali pleno, Pieris mengemukakan bahwa pada 25 Januari 2017 Pimpinan MPR mengundang Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI dalam rapat gabungan MPR. Di
Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Pembuka Masa Sidang III Tahun 2016-2017 23 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-6 dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan. Sidang Paripurna di pimpin Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Senin, (23/01/2017). Sebelum Sidang Paripurna DPD RI, Ketua DPD RI Mohammad Saleh memandu upacara pengucapan sumpah/janji anggota DPD RI pengganti antarwaktu (PAW) sis
Penguatan DPD RI Sebagai Kekuatan Penyeimbang Dalam Parlemen Indonesia 26 Oktober 2016
Dewan Perwakilan Daerah sudah melaksanakan berbagai upaya untuk memuluskan wacana tentang penguatan DPD. Antara lain menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya suara kampus, dan bertemu tokoh partai politik, untuk menjajaki persamaan pemikiran dan meminta dukungan. Setidaknya ada tujuh pimpinan parpol yang sudah ditemui utusan DPD. Antara lain Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Golkar Setyo Novanto, Ketua PKB Muhaimin Iskandar hingga pimpinan Hanura. Pernyataan itu disampaikan Ketua Kelompok D
MPR Akan Diskusikan Keinginan DPD Amandemen Kelima UUD 27 September 2016
Pimpinan DPD RI menemui Pimpinan MPR RI untuk berkonsultasi tentang rencana DPD untuk melakukan perubahan alias amandemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD). Amandemen UUD kelima yang ingin diusulkan itu berkaitan dengan kewenangan DPD. Konsultasi pimpinan kedua lembaga negara itu berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan MPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9). Delegasi DPD dipimpin dua Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas, selanjutnya Ketua Kelompok DPD MPR John Pieris, Anggota DPD Instiawati Ayus dan Sekjen DPD Sudarsono
Amandemen UUD 1945 15 September 2016
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Pleno Kelompok DPD di MPR RI, dibuka oleh Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI (Prof. Dr. John Pieris, SH., MS, Senator asal Provinsi Maluku). Di ruang Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (15/9/2016). Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dr. Bambang Sadono, SH., MH. Menjelaskan, “Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian konstitusi, sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945, dengan merumuskan melalui Pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar&rdqu
Pakar Hukum : GBHN Diharapkan Memenuhi Kehendak Rakyat. 25 Agustus 2016
Jakarta -- Rencana MPR RI menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Amandemen UUD 1945 harus memperhatikan kehendak rakyat. GBHN yang dibuat harus berlaku terhadap tuntutan zaman hingga 100 tahun kedepan. Hal ini disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Aan Eko Widiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (25/8). "Perumusan GBHN harus memenuhi kehendak rakyat. Maka, GBHN dalam membuatnya harus memikirkan jangka waktu berlakunya.
Forum Komunikasi Alumni DPD RI Dukung Penguatan Kewenangan DPD RI 09 Juni 2016
Jakarta--Penguatan kewenangan DPD RI merupakan amanah konstitusi yang harus terus dilanjutkan. Hal ini disampaikan Koordinator Forum Komunikasi Alumni (FKA) DPD RI, Marwan Batubara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK), di Gedung DPD RI Senayan, Kamis (9/6). Marwan mengatakan wacana agar DPD RI kembali mengajukan amandemen cukup banyak dibahas di media sosial, hal itu menunjukkan banyaknya perhatian masyarakat mengenai upaya penguatan kewenangan DPD RI. "Kita memang mengikuti dalam
Alasan Pimpinan DPD RI Belum Menandatangani Draf Tatib 12 April 2016
Alasan Pimpinan DPD RI Belum Menandatangani Draf Tatib Dengan hormat, Perkenankan kami menyampaikan keterangan/alasan Pimpinan DPD RI belum menandatangani Draf Tatib DPD RI sebagai berikut: 1. Rapat Panmus tanggal 11 Januari 2016 membahas agenda Sidang Paripurna Luar Biasa 15 Januari 2016 sehubungan masa kerja Pansus yang akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2016, sementara hasil kerja Pansus dalam bentuk rancangan peraturan DPD tentang perubahan Tatib belum juga bisa disampaikan oleh pansus. Selain itu, isu tentang kewenangan pansus
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI