x
Badan Kerja Sama Parlemen

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) mempunyai tugas :

1. Membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas penugasan Sidang Paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan Komite;

2. Mengoordinasikan kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun internasional;

3. Mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD;

4. Memberikan saran atau usul kepada pimpinan tentang kerjasama antara DPD dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasional;

5. Mengadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD; dan

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antar lembaga diatur lebih lanjut dengan keputusan Badan Kerjasama Parlemen

Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Pembuka Masa Sidang III Tahun 2016-2017 23 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-6 dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan. Sidang Paripurna di pimpin Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Senin, (23/01/2017). Sebelum Sidang Paripurna DPD RI, Ketua DPD RI Mohammad Saleh memandu upacara pengucapan sumpah/janji anggota DPD RI pengganti antarwaktu (PAW) sis
Bahar Ngitung: Kami akan terus perjuangkan penguatan diplomasi parlemen Indonesia 17 Januari 2017
dpd.go.id - Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) saat ini mengikuti Pertemuan Tahunan ke-25 APPF (the Asia Pacific Parliamentar Forum), di Natadola Republik Fiji dari tanggal 15-19 Januari 2017. Ikut serta dalam delegasi APPF ini adalah Drs. H. Bahar Ngitung, MBA (Senator Sulawesi Selatan), Letjen (Purn.) Dr. Nono Sampono (Maluku), Jacob Esau Komigi, SH., MM (Papua Barat), Pdt. Carles Simaremare, S.Th., M.Si. (Papua), Adrianus Garu, SE., M.Si. (Nusa Tenggara Timur), dan H. Aceng Holik M. Fikri (Jawa Barat). "Kehadiran kami di Pertemu
Dibayangi Brexit, Dailami Pimpin Kunjungan BKSP DPD RI ke London 29 Juni 2016
Jakarta, dpd.go.id - Duta Besar RI untuk Inggris Raya dan Irlandia Utara, Dr. Rizal Sukma, menyambut hangat kunjungan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) di Grosvenor House London yang menjadi kantor Kedutaan Besar RI, Senin 27 Juni 2016. “Interaksi antara berbagai lembaga-lembaga politik dan pemerintahan Indonesia dan Inggris sangat penting untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah negara demokrasi,” kata Dubes Rizal Sukma. Delegasi BKSP DPD RI pimpinan Prof. Dr. Dailami Firdaus (Senator DKI Ja
Alasan Pimpinan DPD RI Belum Menandatangani Draf Tatib 12 April 2016
Alasan Pimpinan DPD RI Belum Menandatangani Draf Tatib Dengan hormat, Perkenankan kami menyampaikan keterangan/alasan Pimpinan DPD RI belum menandatangani Draf Tatib DPD RI sebagai berikut: 1. Rapat Panmus tanggal 11 Januari 2016 membahas agenda Sidang Paripurna Luar Biasa 15 Januari 2016 sehubungan masa kerja Pansus yang akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2016, sementara hasil kerja Pansus dalam bentuk rancangan peraturan DPD tentang perubahan Tatib belum juga bisa disampaikan oleh pansus. Selain itu, isu tentang kewenangan pansus
BKSP DPD RI Beri Rekomendasi Untuk Memenangi MEA 17 Maret 2016
Jakarta,dpd.go.id-Dalam Masa Sidang III Tahun 2015-2016, BKSP telah melakukan kegiatan sosialisasi dan advokasi BKSP DPD RI tentang kesiapan dan daya saing daerah pada kerangka kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Manado dan Medan. Dari hasil sosialisasi dan advokasi tersebut, BKSP memberikan rekomendasi untuk memenangi MEA, agar Indonesia terfokus pada bidang-bidang, antara lain: Pertama, inklusivitas MEA dalam ukuran  inklusivitas index sesuai keunggulan masing-masing daerah; Kedua, tema-tema daya saing dan kesiapan SDM harus t
Daerah harus Optimis Hadapi MEA 03 Maret 2016
Manado, Sulut. (3.3.2016). Daerah sebagai penyangga ekonomi nasional akan mendapat serbuan dari tenaga asing dan dijadikan market prodak import dalam Era MEA. Namun dengan potensi pasar yang besar seharusnya Pemerintah Daerah harus optimis dengan meningkatkan daya saing daerah. "Mau tidak mau daerah harus siap,  saya yakin Pemimpin-pemimpin Daerah sekarang, punya pengalaman dan leader yang kuat untuk menghadapi masyarakat ekonomi asean, kita harus optimis," unkap Dr. Dailami Firdaus, wakil ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) De
Sikapi MEA, DPD RI Gelar advokasi Menghadap masuknya Tenaga Asing 03 Maret 2016
Dalam rangka menghadapi masuknya tenaga asing dalam era Masyarakat ekonomi Asean, Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI  akan melakukan kegiatan advokasi dan sosialisasi  di dua propinsi yaitu propinsi Sulawesi Utara tgl. 3/3/2016 dan sumatera barat tgl 4/3/2016. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi dan menyerap aspirasi terhadap implementasi MEA  di daerah-daerah. Kegiatan di sulut akan dihadiri Dailami firdaus, wakil Ketua BKSP, Pdt. Marthen,Stefanus B.A.N Liow, Rahmiati Jahja, Abdurahman Lahabato dan di Sumut dihadiri Ketu
BKSP DPD RI KAWAL HUBUNGAN BILATERAL RI- REPUBLIK CEKO 25 Februari 2016
          Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN membuka ruang perdagangan dan investasi untuk bekerjasama dengan Republik Ceko. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, A. M. Iqbal Parewangi didampingi Wakil Ketua BKSP Haripinto Tanuwidjaja,dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Mr. Lubomir Zoralek bersama 11 anggota delegasi termasuk Vice President of the Czech Chamber of Commerce Mr. Borijav Minar da
PENERIMAAN STAF AHLI BADAN KERJA SAMA PARLEMEN (BKSP) DPD RI 18 Desember 2015
PENERIMAAN STAF AHLI BADAN KERJA SAMA PARLEMEN (BKSP) DPD RI   Bersama ini diumumkan bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI membutuhkan Tenaga Ahli dengan ketentuan sebagai berikut: PERSYARATAN UMUM Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berusia minimal 28 Tahun. Lulusan Perguruan  Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta  atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Badan
Isu Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Pasifik 26 November 2015
Jakarta, dpd.go.id – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Pasifik’ pada Kamis (26/11/15).  FGD yang digelar di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Interpol Indonesia. Menur
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI