x
Badan Akuntabilitas Publik

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) mempunyai tugas :

1. Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum;

2. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik;

BAP DPD RI Dorong Pemerintah Segera Selesaikan Sengketa Lahan di Sari Rejo 18 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI dukung Kantor Staf Presiden RI untuk segera menyelesaikan sengketa lahan seluas 260 Ha antara masyarakat Sari Rejo, Medan, dengan pihak TNI Angkatan Udara. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat yang dihadiri oleh Kementerian Pertahanan, Ombudsman, Kementerian ATR/BPN, Staf Kepresidenan, TNI AU dan masyarakat Sari Rejo di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (18/7). Masalah yang telah berlangsung puluhan tahun ini menjadi tuntutan masyarakat Sari Rejo sebanyak kurang lebih 4.500 KK yang telah m
DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN 2019 22 Juni 2018
Jakarta, dpd.go.id-Usai Lebaran Idul Fitri 1439H DPD RI langsung gelar Sidang Paripurna dan sahkan keputusan dan pertimbangan Komite IV terhadap RAPBN 2019. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Jum'at, 22 Juni 2018. Sidang Paripurna ke-14 dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019. "S
DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018). Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI
BAP DPD RI Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat di Riau 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Dewan Perwakilan Daerah RI mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menindaklanjuti permasalahan tanah ulayat di Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (30/5).  Permasalahan utamanya adalah adanya tuntutan Masyarakat Adat Persukuan Melayu Hamba Raja (Suku Haru, Suku Bebas dan Suku Rao) atas tanah adat ulayat di Kabupaten Rokan Hilir P
Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok ‘Curhat’ Ke BAP DPD RI 24 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - Paguyuban Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok mengadukan masalah konflik lahan yang terjadi antara Pemerintah Kota Depok dan PT.Petamburan Jaya Raya, yang bisa menyebabkan ribuan pedagang pasar digusur. Ketua Paguyuban Karno memohon bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI agar Mahkamah Agung menunda eksekusi dan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjadikan lahan pasar menjadi milik negara. “Semoga DPD RI bisa membantu kami agar aset negara tidak jatuh ke tangan swasta
BAP DPD RI Terima Aduan Bupati dan DPRD Banggai Terkait Eksekusi Lahan 28 Maret 2018
Jakarta. dpd.go.id - Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai meminta bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas kasus eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua BAP DPD RI Novita Annakota dan Ahmad Sadeli Karim di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (28/3).  Bupati Banggai Herwin Yatim menjelaskan bahwa bukan hanya masyarakat saja yang menjadi korban, tetapi juga aset pemerintah daerah diantarany
BAP DPD RI Sarankan Kerahiman bagi Eks Karyawan Kepada ExxonMobil Indonesia 07 Februari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang ExxonMobil Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi Eks karyawan ExxonMobil Indonesia di Aceh Utara terkait tuntutan hak eks karyawan yang belum dibayar perusahaan. RDP dipimpin Novita Anakotta didampingi Ahmad Sadeli Karim Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (07/02/2018). Ghazali Abbas Adan, Senator asal Aceh menyatakan bahwa rapat
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Lampung terkait Konflik Lahan 31 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Ada tiga (3) Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti BAP yaitu Konflik lahan antara warga Kelurahan Pidada-Panjang Lampung dengan PT.Pelindo II Cabang Panjang, Kasus lahan Eks lahan eks Hak Erfpacht NV.Way Halim Sumatera Rubber dan Coffe Estate antara warga masyarakat Way Dadi, Way Dadi Baru dan KORPRI Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Permasalahan lahan antara masyarakat Kelurahan Sawah Brebes Kota Bandarlampung dan Desa Branti Kabupaten Lampung Selatan dengan PT.
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Eks Karyawan PT Exxon Mobil Aceh Utara 07 Desember 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi Eks karyawan PT.Exxon Mobil di Aceh Utara terkait tuntutan hak eks karyawan yang belum dibayar oleh perusahaan. RDP dipimpin Abdul Gafar Usman Ketua BAP didampingi Ahmad Sadeli Karim Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Kamis (07/12/2017). Ghazali Abbas Adan, Senator asal Aceh menyatakan
Forum Tenaga Honorer K-2 Adukan Nasibnya ke BAP DPD RI 06 Desember 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menerima audiensi Forum Tenaga Honorer K-2 dari hampir seluruh Indonesia dalam penyampaian aspirasi terkait permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2). Audiensi diterima Ahmad Sadeli Karim, Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (6/12/2017). Titik Purwaningsih selaku Ketua Forum Tenaga Honorer K-2 mengatakan data-data pegawai honorer K-2 sudah berada di BKN dan sudah memenuhi kriteria dan persyaratan seb
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI