x
Badan Akuntabilitas Publik

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) mempunyai tugas :

1. Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum;

2. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik;

DPD RI Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan 28 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Sidang Paripurna ke-3 DPD RI Tahun Sidang 2018-2019 memiliki agenda tunggal yaitu Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis, dan Akhmad Muqowam menetapkan sebanyak 10 pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. “Pemilihan dilakukan sesuai dengan tata cara yang kita sepakati, dan telah berlangsung dengan tertib, lancar dan demokratis,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna di Nusantara V, Jaka
DPD RI Lantik Pimpinan baru 26 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua Bidang III DPD RI terpilih Akhmad Muqowam berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Pemilihan tersebut berlangsung pada Sidang Paripurna DPD RI ke-15 yang salah satu agendanya menggelar pemilihan Wakil Ketua Bidang III sesuai amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru. Di Gd. nusantara V Komplek Parlemen Senayan,Jakarta. Kamis, 26 Juli 2018. Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis memimpin Sidang Paripurna ke-15 yang mempunyai 4 agenda. Pe
BAP DPD RI Beri Waktu Tiga Bulan Ke BPN Untuk Selesaikan Sengketa Tanah di Lampung 25 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memberikan waktu kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI untuk menyelenggarakan rapat internal dalam rangka menindaklanjuti permasalahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame dan permasalahan HPL PT.Pelindo II di Kelurahan Panjang, serta permasalahan lahan Grondkaart di Kota Bandar Lampung. Kesimpulan rapat tersebut disampaikan oleh Ketua BAP Abdul Gafar Usman saat rapat kerja dengan Ke
BAP DPD RI Dorong Pemerintah Segera Selesaikan Sengketa Lahan di Sari Rejo 18 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI dukung Kantor Staf Presiden RI untuk segera menyelesaikan sengketa lahan seluas 260 Ha antara masyarakat Sari Rejo, Medan, dengan pihak TNI Angkatan Udara. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat yang dihadiri oleh Kementerian Pertahanan, Ombudsman, Kementerian ATR/BPN, Staf Kepresidenan, TNI AU dan masyarakat Sari Rejo di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (18/7). Masalah yang telah berlangsung puluhan tahun ini menjadi tuntutan masyarakat Sari Rejo sebanyak kurang lebih 4.500 KK yang telah m
DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN 2019 22 Juni 2018
Jakarta, dpd.go.id-Usai Lebaran Idul Fitri 1439H DPD RI langsung gelar Sidang Paripurna dan sahkan keputusan dan pertimbangan Komite IV terhadap RAPBN 2019. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Jum'at, 22 Juni 2018. Sidang Paripurna ke-14 dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019. "S
DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018). Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI
BAP DPD RI Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat di Riau 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Dewan Perwakilan Daerah RI mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menindaklanjuti permasalahan tanah ulayat di Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (30/5).  Permasalahan utamanya adalah adanya tuntutan Masyarakat Adat Persukuan Melayu Hamba Raja (Suku Haru, Suku Bebas dan Suku Rao) atas tanah adat ulayat di Kabupaten Rokan Hilir P
Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok ‘Curhat’ Ke BAP DPD RI 24 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - Paguyuban Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok mengadukan masalah konflik lahan yang terjadi antara Pemerintah Kota Depok dan PT.Petamburan Jaya Raya, yang bisa menyebabkan ribuan pedagang pasar digusur. Ketua Paguyuban Karno memohon bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI agar Mahkamah Agung menunda eksekusi dan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjadikan lahan pasar menjadi milik negara. “Semoga DPD RI bisa membantu kami agar aset negara tidak jatuh ke tangan swasta
BAP DPD RI Terima Aduan Bupati dan DPRD Banggai Terkait Eksekusi Lahan 28 Maret 2018
Jakarta. dpd.go.id - Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai meminta bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas kasus eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua BAP DPD RI Novita Annakota dan Ahmad Sadeli Karim di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (28/3).  Bupati Banggai Herwin Yatim menjelaskan bahwa bukan hanya masyarakat saja yang menjadi korban, tetapi juga aset pemerintah daerah diantarany
BAP DPD RI Sarankan Kerahiman bagi Eks Karyawan Kepada ExxonMobil Indonesia 07 Februari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang ExxonMobil Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi Eks karyawan ExxonMobil Indonesia di Aceh Utara terkait tuntutan hak eks karyawan yang belum dibayar perusahaan. RDP dipimpin Novita Anakotta didampingi Ahmad Sadeli Karim Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (07/02/2018). Ghazali Abbas Adan, Senator asal Aceh menyatakan bahwa rapat
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI