x
Badan Akuntabilitas Publik

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) mempunyai tugas :

1. Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum;

2. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik;

BAP Menindaklanjuti Opini Disclamer BPK Terhadap TVRI 20 Juli 2017
Jakarta, dpd.go.id – “BAP menindaklanjuti temuan BPK atas opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), kami berharap tahun depan, opini tersebut sudah berubah lebih baik Kita ingin TVRI sebagai anak kandung Indonesia berkualitas secara internal dan secara eksternal.” Demikian disampaikan Abdul Gafar Usman, Ketua BAP DPD RI pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Lembaga Penyiaran TVRI di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis, (20/07/2017). “Memang selama tiga tahun ini dari Tahun 2014 sampai de
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Akper Yamas Papua 22 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id –  “Memang benar tahun 2005 memberi ijin, dan sejak tahun 2013 Akper selalu dinilai agar salah satu prodi harus bisa akreditasi, dan transfer knowledge, sedangkan tahun 2016 mencabut ijin operasi pendirian Akademi Keperawatan Jayapura dengan alasan jumlah dosen kurang, kualifikasi dosen tidak memenuhi syarat, gedung kuliah tidak memadai, sarana dan prasarana tidak memadai, aspek keuangan sangat buruk. Dalam hal itu, masyarakat agar mengambil manfaat sehingga sebagai solusi pencabutan ijin adalah tepat. Demi
BAP Dorong BPK Audit Dana Pensiun 15 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id –  “Ada penyimpangan mengenai dana pensiun BRI. Ada mekanisme pekerja dan manajemen BRI yang tidak jelas. Ada dua sumber dana yaitu dana langsung yang dipotong dari pekerja dan dana yang dipotong dari BRI. Berkenaan dengan itu, subtansi konsultasi kita ke BPK adalah untuk memahami mekanisme audit, bahwa ada peluang melakukan audit dengan tujuan tertentu. Kami harap hal itu bisa dilakukan karena kami mau menjadi lembaga penegak aspirasi masyarakat.” Demikian disampaikan Ajiep Pandindang pada Rapat Kons
BAP DPD RI Tindaklanjuti Aspirasi D’GAJARA 14 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kami mengharapkan BAP membentuk tim analisis dan membantu proses peradilan yang akan digelar perkara kedua. Dan memanggil BUMN dan Pelindo agar cepat diselesaikan,” pinta Hasan Saman Bin Al Habsi, Perwakilan D’GAJARA pada RDP BAP di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Rabu (14/06/2017).   Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda menindaklanjuti aspirasi D’GAJARA (delegasi warga Koja Utara) yang mewakili 2.772
BAP Fokus Tindak Lanjuti Opini Disclamer BPK Terhadap TVRI 08 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kita sudah menerima penyampaian LH LKPP Tahun 2016, patut menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk menindaklanjuti opini Lembaga Penyiaran TVRI yang mendapat disclaimer dari BPK.” Demikian disampaikan Ajiep Padindang, Senator asal Sulawesi Selatan pada Rapat Pleno BAP di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis, (08/06/2017). “Saya mendukung usulan Pak Ajiep, BAP menindaklanjuti opini BPK terhadap TVRI, disamping itu TVRI ada hampir diseluruh provinsi,” saran Leonardy Harma
Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan di Riau, DPD RI Minta Segera Tuntas 25 April 2017
Pekanbaru - Badan Akuntablitas Publik (BAP) DPD RI kembali memfasilitasi penyelesaian permasalahan lahan antara masyarakat Desa Sengkemang Jaya Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan PT Duta Swakarya Indah.   Hal itu dilakukan guna menundaklajuti pengaduan/permohonan masyarakat desa Sengkemang melalui Koperasi Sengkemang Jaya (KSJ) yang meminta kembali BAP DPD RI kiranya dapat memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Sebelumnya BAP juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Provinsi
Tanggapi Keberatan SE, Menpan-RB akan Keluarkan 11 PP Manajemen ASN 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Bukannya kami tidak menjawab, tetapi jawabannya sudah ada secara komprehensif dalam 11 PP (peraturan Pemerintah) Manajemen ASN. Berikan kesempatan kepada pemerintah, karena kami sudah menyelesaikan 11 PP untuk di keluarkan dan 7 PP lainnya dalam penyelesaiannya. Surat Edaran itu adalah kebutuhan, kita menerapkan sistem dengan mutu yang bagus. Ini tidak bermaksud mematikan PTS tetapi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu.” Demikian jawaban Menpan-RB disampaikan pada RDP DPD RI atas tindaklanjut pengaduan
BAP Tindaklanjuti Permasalahan Keabsahan Ijazah STAIN Curup 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali mengadakan RDP menindaklanjuti permasalahan pengakuan keabsahan Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang dipimpin Andi Surya, Senator asal Lampung di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis siang (09/02/2017). Nofi Haryanto, Alumni STAIN Curup menyebutkan bahwa Ijazah dan gelar akademik yang dimiliki tidak diakui pada saat akan melamar Tes CPNS di Kabupaten Rejang Lebong, dikarenaka
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Staf Ahli BAP DPD RI 09 Februari 2017
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Staf Ahli BAP DPD RI. Silakan diunduh disini  
BAP Kembali Tindaklanjuti Aspirasi Suku Anak Dalam Jambi 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mengadakan RDP dengan Bupati Batanghari, Kapolres dan Dandim Batang Hari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPN Provinsi Batang Hari, Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), dan PT Asiatic Persada dengan agenda penyelesaian masalah SAD Jambi. RDP dipimpin Ayi Hambali, Wakil Ketua BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (08/02/2017). Ayi Hambali mengatakan sesuai kesepakatan RDP sebelumnya Tanggal 15 Desember 2016 meminta Kepala Kantor BPN Provinsi Jambi untu
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI