x
Panitia Urusan Legislasi Daerah

UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menambah kewenangan DPD RI, yang diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j yaitu “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”.Penambahan kewenangan DPD tersebut boleh jadi sebagai implikasi atas JR yag dilakukan oleh APKASI terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pasca putusan MK tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri atau Gubernur tidak berwenang melakukan pembatalan terhadap perda.

Kewenangan DPD ini bersifat rekomendasi bukan membatalkan. Hal ini dimaknai bahwa peran DPD dalam mengawasi raperda dan perda bersifat rekomendasi, agar pemerintah daerah dapat meninjau kembali perda maupun raperda melalui instrumen perubahan atau pencabutan perda, jika memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk menindaklanjuti tambahan wewenang dan tugas DPD sebagaimana diamanatkan pada UU No. 2 Tahun 2018, maka dibentuklah Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD). PULD dibentuk dalam Sidang Paripurna DPD RI dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Sejalan dengan Peraturan DPD No. 3 Tahun 2018 tentang Tatib, pada pasal 64 ayat (2) disebutkan bahwa “Pembagian tugas Pimpinan DPD diputuskan secara musyawarah mufakat”. Sebagai salah satu unsur Pimpinan, Wakil Ketua DPD Bidang III diberikan ruang lingkup tugas yang membawahi Komite I dan PULD.

Dengan adanya PULD ini diharapkan dapat meminimalisir raperda dan perda yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan di daerah, sebagaimana peran Anggota DPD RI yang merupakan representasi dari daerahnya. Dan yang paling utama adalah memastikan bahwa raperda dan perda tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019 12 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018).  RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas U
DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa 12 November 2018
JAKARTA, dpd.go.id (12/11) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan beberapa sikap terkait beberapa peristiwa yang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut seperti musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tuti Tursilawati, di negara Arab Saudi, dan pembakaran bendera yang bertulisan kalimat tauhid di Garut yang terjadi beberapa waktu lalu. Terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, menyampaikan rasa duka cit
  • Galeri Foto
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI