Jakarta, dpd.go.id –  Saweran bisa jadi budaya bangsa yang artinya suka membantu orang-orang yang kesusahan tapi saweran untuk gedung KPK kali bisa bermakna lebih dari itu, seperti koreksi rakyat yang dilakukan terhadap wakil-wakilnya di gedung DPR, yang berarti  bisa sebagai bentuk perlawanan atau ada juga yang mengatakan seperti pembangkangan terhadap apa yang dilakukan DPR membintangi anggaran pembangunan gedung KPK yang katanya sudah sangat dibutuhkan, prolog yang disampaikan moderator (Mohammad Haikal) pada Talk Show Perspektif Indonesia yang bertema rame-rame saweran buat KPK diruang Press Room DPD RI, Senayan – Jakarta,  Jum’at (29/06/2012).

Penggalangan dana publik untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupi (KPK), sebagai institusi hukum yang masih mendapat kepercayaan publik, “KPK seharusnya menjadi lokomotif reformasi lembaga-lembaga negara, khususnya bidang penegakkan hukum yang memprihatinkan karena sangat korup,” ujar Adhie M Massardi (Koordinator Gerakan Indonesia Bersih/GIB). Langkah menggalang dana publik hanya merasa prosedur pengucuran dana dipersulit (Badan Anggaran) DPR, mempertontonkan pimpinan KPK tidak memahami tatanegara dan nasib mayoritas rakyat didera kemiskinan, justru dengan mengikuti game di DPR itu, sekalian melakukan investigasi, sehingga lebih paham liku-liku permainan anggaran yang dianggap pusat korupsi di Senayan. Dengan demikian, selain bisa mendeteksi para pemain APBN, KPK bisa menawarkan proses dan prosedur pengucuran anggaran sebagai alternatif baru yang lebih lurus, transparan dan tidak gampang dikemplang. Kinerja sebuah lembaga tidak ditentukan oleh gedung dan kelengkapan fasilitasnya. “KPK justru harus mencontohkan dengan fasilitas minimal bisa melahirkan kinerja maksimal,” tambah Adhie.

Kenapa dihalang-halangi upaya KPK, satu-satunya lembaga negara yang bisa menyelematkan negara? tanya Haris Sidarta (pendengar dari Balikpapan, Kalimantan Timur)

Ada banyak hal yang bisa dikomentari dari fenomena rame-rame saweran buat KPK,  “KPK jangan mendramatis anggaran yang tidak diloloskan oleh DPR, tidak perlu didramatisirpun masyarakat pasti mendukung, apakah benar ini fokus dari pekerjaan dari KPK selama ini padahal bahwa tujuan didirikan KPK adalah pemberantasan korupsi,” tanggapan Mohammad Fajrul Falaakh (Pengamat Hukum Tata negara dari UGM)

Kesimpulan akhir talk show bahwa tidak perlu saweran untuk KPK, tidak perlu gedung baru,  yang dibutuhkan adalah pembuktian kinerja KPK.

This post is also available in: English

Bagikan