Jakarta, dpd.go.id – Komite I DPD RI berencana akan mengadakan Seminar mengenai Perbatasan Negara pada 2 Februari 2012 nanti, hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang  para narasumber dari beberapa kementerian  terkait dengan masalah perbatasan, Rabu (18/01/2012). Masalah kesehatan, sosial, keamanan, pengelolaan wilayah, pendidikan, perhubungan dan kesejahteraan rakyat perbatasan akan turut dibahas dalam seminar.

Salah satu yang banyak dikeluhkan masyarakat di daerah perbatasan adalah masalah kesehatan. Dengan adanya bantuan didirikannya rumah sakit bergerak dan permanen ternyata belum mengurangi masalah kesehatan yang ada. “Tidak hanya fasilitas kesehatannya saja yang kurang memadai tetapi tenaga kesehatan yang dikirim ke daerah juga terbatas”, ungkap Triyono Soendoro dari Kementerian Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta. Tidak adanya pengangkatan pegawai dan pola insentif yang tidak sesuai, baik secara materi maupun non materi, menjadi kendala kurangnya tenaga kesehatan yang bersedia dipekerjakan disana. Memang tidak semua daerah perbatasan mempunyai masalah kesehatan seperti ini, tetapi tenaga kesehatan tetap dibutuhkan.

Selain program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memudahkan masyarakat miskin memperoleh modal usaha tanpa agunan dan program percepatan pembangunan 50 Kabupaten tertinggal, adanya komunitas adat terpencil yang belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi mapun politik menjadi salah satu sasaran program kementerian sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan. Penguatan hukum tetap diperlukan agar pemberdayaan potensi didaerah perbatasan menjadi strategis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menyatakan dua hal terkait solusi  masalah perbatasan, yaitu menegaskan dan meningkatkan keamanan perbatasan negara; dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Salah satu bentuknya BNPP dengan beberapa kementerian mengadakan Rencana Aksi dalam membangun batas wilayah negara dan daerah perbatasan untuk tahun 2012. Senada dengan BNPP, Made Suwandi mewakili Kemdagri menyatakan, “untuk persoalan perbatasan cukup dengan menentukan titik batas negara dan pembangunan di wilayah tersebut, seperti yang dilakukan BNPP dan kementerian lainnya”, jelas Made.

Connie Rahakundini dari Universitas Indonesia memfokuskan pendapatnya pada sumber daya alam yang terdapat di daerah perbatasan seperti hutan, tambang dan mineral. Ditambah lagi dengan kekayaan di perbatasan laut. Dengan melihat ini semua, diharapkan keamanan daerah perbatasan ditingkatkan dan perlunya persamaan persepsi tentang hak dan kewenangan Pemda terkait eksplorasi & eksploitasi sumber daya alam dan kelautan.

This post is also available in: English

Bagikan