Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi Wakil Ketua II DPD RI, G.K.R. Hemas. Sidang paripurna ke-8 ini memiliki 3 agenda pokok, antara lain: 1. Pembukaan Sidang Paripurna ke 8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012; 2. Pidato pembukaan; 3. Laporan Kegiatan anggota di daerah pemilihan.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPD RI, Irman Gusman menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Yordania. “Hal ini merupakan keprihatinan kita bersama, untuk itu perlu adanya usulan perubahan atas UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Agar tidak terjadi lagi permasalahan terkait dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,” ujar Irman.

Terkait dengan laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan, terdapat beberapa persamaan masalah yang nantinya akan menjadi pembahasan bagi alat kelengkapan DPD RI, antara lain menyangkut sengketa tanah, pemilukada, pelaksanaan e-KTP, masalah infrastruktur, pendidikan, pajak, retribusi daerah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih belum berjalan secara optimal.

“Untuk permasalahan terkait di Komite I, masalah tanah atau lahan berpotensi menimbulkan konflik, usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit, karet dan lain-lain hak guna usahanya banyak yang tumpang tindih,” papar Sofwat Hadi (anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Selatan).

Senada dengan Sofwat Hadi, Marhany V. Poly Pua (Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Utara) juga mengutarakan bahwa konflik pertanahan cukup marak terjadi di Sulawesi Utara. Bahkan diduga ada mafia tanah yang turut campur dalam permasalahan tanah. Untuk itu diharapkan pembentukan Pansus Pertanahan agar dapat mengatasi masalah tersebut.

Kemudian terkait dengan pembahasan di Komite II, masalah yang mengemuka antara lain menyangkut infrastruktur seperti jalan dan transportasi yang belum memadai. Sri Kadarwati (anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat) menyampaikan bahwa jalan menuju perbatasan banyak yang rusak dan perlu segera diperbaiki.

Masalah pendidikan yang merupakan bidang pembahasan di Komite III menjadi sorotan hampir di setiap provinsi. Denty Eka Widi Pratiwi (anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah) mengungkapkan perlunya memperbaiki lembaga pendidikan. “Kemampuan profesionalitas guru masih jauh dari harapan. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih,” tegas Denty.

Sedangkan yang menjadi pembahasan di Komite IV, Farouk Muhammad (anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat) memaparkan bahwa KUR didaerahnya masih belum berjalan dengan optimal dan perlu ditindaklanjuti kembali.

This post is also available in: English

Bagikan