Jakarta, dpd.go.id – GAGASAN tentang pelaksanaan pemilu terpisah tengah diwacanakan di publik setelah fakta Pemilu Indonesia yang dinilai belum mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif serta menimbulkan banyak masalah. Gagasan tersebut salah satunya datang dari Ketua Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Didik Supriyanto. “Salah satu hal yang signifikan adalah pemisahan pemilu nasional dan lokal sehingga kita dapat menghemat biaya karena pemilu cukup diselenggarakan dua kali dalam lima tahun,” jelas Didik saat menjadi narasumber dalam Dialog Kenegaraan DPD RI (11/01/12) dengan tema “Penerapan Pemilu Terpisah untuk 2014”. Dirinya juga yakin, pemisahan pemilu tersebut bisa diterapkan untuk pemilu tahun 2014 mendatang.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPD RI, Paulus Yohanes Sumino yang berpendapat bahwa energi bangsa ini banyak tersedot untuk mengurusi pemilu dan Demokrasi. “Membangun SDM itu mahal, kita membutuhkan pendidikan dan ekonomi yang memadai untuk penduduk. Pisahkan saja pemilu nasional dan daerah sehingga pemerintah punya cukup waktu untuk meningkatkan kualitas SDM yang merupakan amanat Undang-undang,” ujar Paulus dalam acara yang sama di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Lagipula, menurut anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat ini, demokrasi di Indonesia masih semu karena masyarakat belum memilih berdasarkan suara hati nurani.

Pihak DPR sendiri, sebagai pembuat Undang-undang menyatakan tidak menolak usulan tersebut. “DPR sedang mendalami ide pemilu serentak ini,” Arif Wibowo, Ketua Pansus RUU Pemilu menuturkan. Apalagi, lanjut Arif, latar belakang penyelenggaraan pemilu adalah untuk membantu mewujudkan pemerintahan yang efektif, namun tujuan tersebut sering dilupakan oleh para perumus Undang-undang. (af/de)

This post is also available in: English

Bagikan