Asri Anas: “PNPM Mandiri harus dimaksimalkan”
Jakarta, dpd.go.id – Mengawali paparan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini menjelaskan kriteria utama daerah tertinggal ada enam kategori yaitu (1) Perekonomian masyarakat, (2) Sumberdaya manusia; (3) Infrastruktur (prasarana); (4) Kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); (5) Aksesibilitas; dan (6) Karakteristik daerah. Selain kriteria dasar tersebut, juga dipertimbangkan kondisi kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara, daerah rawan bencana dan daerah yang ditentukan secara khusus, ada 183 kabupaten tertinggal, diantaranya yang masuk kategori kawasan/strategis adalah 14 Kabupaten daerah tertinggal masuk di kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 20 kabupaten daerah tertinggal masuk dalam kawasan perbatasan dan 15 kabupaten daerah tertinggal masuk dalam Kawasan Strategis Nasional, namun belum signifikasi memberikan dampak perkembangan bagi wilayah/daerah tertinggal maupun kawasan perbatasan. Sebagai contoh Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut dipaparkan pada Raker Komite II DPD RI dengan Kementerian PDT di Ruang Rapat Komite II DPD RI, gedung B, Senayan-Jakarta, Rabu, (25/01/2012).
Berkaitan dengan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian PDT menyambut baik dan diharapkan pembahasan RUU dalam setahun bisa diselesaikan sehingga tahun 2013 bisa mulai direalisasikan “dalam kertas kerja saya standing point kita, RUU PDT ini akan lebih diarahkan kepada upaya kita untuk mengurangi kesenjangan desa dan kota” tegas Helmy. Terkait dengan MP3EI, Menteri PDT menjadi ketua eternet dalam koridor enam yaitu Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, untuk pengembangan MP3EI, KPDT mengembangkan produk unggulan kabupaten (PRUKAB) yang sinergi dengan pengembangan kawasan Perdesaan terpadu (bedah desa) yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi paparan Menteri, Syukur Anggota DPD RI asal Jambi menanyakan provinsinya tidak masuk dalam daerah tertinggal “apa yang menjadi indikator detail daerah tertinggal, kenapa Jambi tidak masuk dalam provinsi daerah tertinggal padahal dibandingkan dengan Sumsel dan Sumut, Jambi masih tertinggal?” tanya Syukur. Menjawab pertanyaan syukur, Nurdin M.Top (Sekretaris Menteri) menjelaskan selain ada enam kriteria utama yang dipaparkan Menteri, ada 27 subindikator lagi yang masuk daerah tertinggal, databasenya ada di BPS. Kementerian juga sedang berjuang untuk daerah eks tertinggal dan desa tertinggal karena masih pembinaan, untuk bisa dimasukan menjadi daerah tertinggal maka daerah seperti Karangasem Bali akan masuk menjadi daerah tertinggal.
Asri Anas anggota DPD RI asal Sulawesi Barat sangat mendukung KPDT dan programnya yang amat membantu didaerah pemilihannya “saya sangat mendukung Program PNPM Mandiri dalam bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), PNPM tersebut agar dilanjutkan dan dimaksimalkan” usul Asri. Menanggapi masukan dari Asri Anas, Suprayoga Hadi Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus KPDT menyambut baik hal tersebut, dan untuk tindaklanjutnya bahwa “tanggal 4 Januari 2012 pada rapat bersama dengan Wakil Presiden bahwa program PNPM Mandiri akan dilanjutkan program bedah desa dan Prukab dan pertengahan 2012 P2DTK akan dilanjutkan kembali,”ujarnya.
Pada akhir rapat kerja disepakati beberapa hal diantaranya Komite II menilai agar Program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dikoordinasikan dan disinkronkan dengan program regional manajemen yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindih dengan kementerian lainnya dan program pemerintah daerah; Komite II dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menyepakati bahwa dalam rangka mensosialisasikan program kerja dan implementasinya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di daerah akan mengikutsertakan Anggota Komite II dari daerah pemilihan yang bersangkutan dan sepakat untuk bekerjasama dalam implementasi program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ketika anggota Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan ke daerah.
This post is also available in: English

25. Jan, 2012 








































Perjuangkan Hak Keuangan Daerah Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak –
Jakarta, dpd.go.id — Komite IV DPD RI Bentuk Tim Kerja dan [...]
Belum ada komentar