Pemilukada: Rakyat Harus Memilih Langsung Pemimpinnya
Jakarta, dpd.go.id – Wacana mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanankan kembali oleh Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota memunculkan berbagai tanggapan negatif maupun positif dari berbagai kalangan. Tidak ada yang bisa menjamin pemilukada bila dipilih oleh DPRD akan lebih bersih dibandingkan dipilih langsung oleh rakyat. Hal inilah yang diangkat menjadi tema pembahasan dalam Dialog Kenegaraan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Rabu (30/11/2011).
Hadir sebagai narasumber, Ferry Fx Tinggogoy (Anggota DPD RI Prov. Sulawesi Utara) mengutarakan bahwa sebelum pemilukada dilaksanakan sebaiknya dilihat dulu dimana titik berat otonomi daerahnya, apakah di kabupaten atau provinsi? ”Kemudian kita lihat lagi apakah sistem tersebut bisa membuat masyarakatnya menjadi lebih sejahtera atau tidak?”, ungkapnya.
Menyambung pembicaraan Ferry, Yossana H. Laoly yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI, lebih memilih otonomi daerah ditingkat provinsi karena sistem pemerintahan dan tata kotanya lebih mudah disinergikan dan dikendalikan sehingga rakyat lebih sejahtera dari pada otonomi daerah di kabupaten. Yossana juga lebih setuju pemilukada dilakukan langsung oleh rakyat dan berharap mereka memilih pemimpin berdasarkan integritasnya agar tercipta pemimpin yang benar-benar berkualitas.
Sependapat dengan Yossana, ”Pemilukada yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan upaya untuk memutus mata rantai politik oleh segelintir orang di DPRD” jelas Syamsul Bahri, Anggota Komisi Pemilihan Umum. Jika masalah biaya yang menjadi penyebab pemillihan dilakukan oleh DPRD, tidaklah bisa diterima karena demokrasi memang membutuhkan biaya. ”Biarlah rakyat menentukan pilihannya sendiri karena mereka yang paling tahu siapa Gubernur yang pantas untuk daerahnya”, tambah Syamsul.
Refly Harun yang menganggap KPU menjadikan moment pemilukada sebagai proyek bisnis juga menolak DPRD yang melakukan pemilukada karena pasti prosesnya tidak lepas dari faktor money politic. Rakyat harus memilih sendiri pemimpin mereka agar daerahya maju dan untuk itulah diperlukan pemimpin yang tepat sesuai dengan yang mereka inginkan.
This post is also available in: English

30. Nov, 2011 







































Perjuangkan Hak Keuangan Daerah Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak –
Jakarta, dpd.go.id — Komite IV DPD RI Bentuk Tim Kerja dan [...]
Belum ada komentar