Jakarta, dpd.go.id – Masih mengangkat tema mengenai amandemen, Dialog Kenegaraan DPD RI membahas tentang peranan DPD RI sebagai salah satu lembaga tinggi di Indonesia yang masih dipertanyakan bahkan dianggap tidak ada. Kewenangan DPD RI yang terbatas merupakan alasan pemicu untuk digulirkannya amandemen. I Wayan Sudirta (Ketua PPUU DPD RI/Anggota DPD RI dari Provinsi Bali) berpendapat bahwa dengan adanya amandemen maka DPD RI mampu bekerja secara optimal dalam mewujudkan aspirasi masyarakat khususnya daerah.

Selain menghadirkan I Wayan Sudirta, dalam Dialog Kenegaraan yang diselenggarakan di Lobby DPD RI tersebut juga mengundang Hasyim Muzadi (Mantan Ketua Umum PBNU) dan Siti Zuhro (Pengamat Politik LIPI) serta Elprisdat sebagai moderator, Rabu (16/11/11).

Hasyim Muzadi memandang bahwa kelemahan DPD terletak pada intern terkait dengan norma dan aturan main. “Fighting spirit atau political struggle dari DPD sendiri rendah. Sense of representation yang dimiliki masih kurang. Harusnya DPD bisa menggerakkan tokoh-tokoh daerah yang memiliki wawasan kenegarawanan bukan kepartaian atau perpolitikan untuk berbicara mengenai amandemen ini.”

Sepakat dengan pendapat yang dikemukakan Hasyim Muzadi, Siti Zuhro juga memandang perlunya acara yang dapat mengumpulkan tokoh-tokoh baik dari daerah maupun nasional untuk membahas mengenai amandemen tersebut. “Harus dibuat terobosan yang bisa menggelegarkan publik. Suatu konsep yang bisa menyerap aspirasi rakyat. Salah satunya seperti yang diutarakan oleh abah (panggilan Hasyim Muzadi) dengan mengundang tokoh-tokoh yang punya pikiran terhadap amandemen,” ujar pengamat politik LIPI tersebut. Siti juga menambahkan “DPD RI harus cerdik dan tangkas dalam memanfaatkan sistem perwakilan seperti ini dengan menggunakan mekanisme yang ada, seperti SDM, dana, maupun dukungan kelembagaan”.  (DW/DV)

This post is also available in: English

Bagikan