Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012, di Gedung Nusantara V MPR/DPD RI, Selasa, (22/11/11) pagi. Sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPD RI, G.K.R. Hemas, didampingi Wakil Ketua I DPD RI, La Ode Ida, mengagendakan 3 hal, yaitu: 1. Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012; 2. Pidato Pengantar Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012; 3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.

Berkaitan dengan laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan, hal yang menjadi sorotan menyangkut masalah yang dibidangi oleh alat-alat kelengkapan DPD RI antara lain terkait permasalahan: wilayah perbatasan, pemekaran daerah, sengketa lahan,  kehutanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dana bagi hasil, anggaran pusat dan daerah dan lain-lain.

Sehubungan dengan masalah perbatasan yang menjadi kajian pembahasan Komite I DPD RI, Muslihuddin Abdurrasyid (Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Timur) mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. “Pembangunan infrastruktur yang memadai dan kebutuhan barang-barang pokok yang terjangkau dan mudah didapat merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Adanya kesulitan-kesulitan tersebut bila diabaikan bisa membuat masyarakat berpindah kewarganegaraan, karena fasilitas-fasilitas yang ada di Malaysia lebih baik,” ujar Muslihuddin.

Sementara itu, terkait dengan masalah sengketa lahan yang menjadi pembahasan di Komite II DPD RI, Darmayanti Lubis (Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara) mengungkapkan adanya sengketa lahan antara Kelompok Tani Penanam Sawit Mandiri dan BPN. “Kami berharap ada mediasi dari DPD RI untuk dapat menjembatani dan menyelesaikan sengketa lahan tersebut,” harap Darmayanti.

Kemudian terkait dengan bidang pembahasan Komite III DPD RI, masalah tenaga kerja menjadi sorotan di wilayah DKI Jakarta. Dani Anwar (Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta) menyampaikan bahwa perlunya prakarsa atas pengaturan tenaga kerja kontrak yang merugikan bagi karyawan kontrak dan lebih menitikberatkan pada kepentingan perusahaan.

Sedangkan pembahasan terkait dengan Komite IV DPD RI, Ella M. Giri Komala (Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat) melaporkan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang masih belum merata. “Ada DAU dan DAK yang hampir mengalami defisit di wilayah Jawa barat, yaitu di kota Garut dan Tasikmalaya,” papar Ella.

This post is also available in: English

Bagikan