Jakarta, dpd.go.id – Tidak pantas rasanya kalau kita melihat gaya hidup mewah yang ditampilkan oleh para pejabat negara di Indonesia. Bagaimana tidak, ditengah kondisi bangsa kita yang sebagian besar masyarakatnya berada dibawah garis kemiskinan, mereka masih tetap memperlihatkan sikap hedonistis yang terkadang merugikan masyarakat.

Sebagai mantan pejabat di Indonesia, Mahadi Sinambela mengemukakan bahwa memperlihatkan kekayaan yang dimiliki bukan tujuan dari para pejabat negara. ”Salah satu faktor terlihatnya gaya hidup mewah yang demikian karena peraturan pemerintah yang sudah ada, seperti standar penggunaan mobil dinas untuk para menteri dan pejabat negara lainnya, adanya fasilitas rumah dinas dan pengawalan keamanan yang ketat” ujar Mahadi yang pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Menurut Bahtiar Effendy, sebenarnya tidak perlu para pejabat negara berpergian dengan pengawalan yang berlebihan sehingga menyebabkan terhambatnya lalu lintas. Dengan menggunakan mobil mewah saja sudah menunjukkan sikap hedonistis mereka, ditambah lagi dengan pengawalan seperti itu. Bahtiar juga menambahkan, “gaya hidup dan sikap seperti ini perlu diatur dalam Undang-Undang khusus yang terkait dengan etika, atau dengan instruksi Presiden”, papar Dekan FISIP UIN Jakarta ini dalam Dialog Interaktif DPD RI, Jum’at, (18/11/2011).

Terkait dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), Adnan Topan Husodo dari ICW mengatakan tidak adanya aturan untuk mengkriminalisasi harta-harta kekayaan yang dimiliki para pejabat negara menambah kepercayaan diri mereka untuk bergaya hidup mewah. “Bisa saja kekayaan yang mereka perlihatkan merupakan milik negara” tutrnya. Berbeda dengan Bahtiar, Adnan mengatakan banyaknya instruksi dari Presiden tidak bisa menjamin negara Indonesia menjadi ’bersih’.

This post is also available in: English

Bagikan