Jakarta, dpd.go.id – Menteri Perhubungan, Freddy Numberi memaparkan visi Kementerian yaitu terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan nilai tambah. Dalam mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), total alokasi anggaran Kementerian Perhubungan untuk infrastruktur transportasi pada 2012 adalah sebesar 19,1 triliun untuk seluruh provinsi di Indonesia. Misalnya untuk Koridor Ekonomi Sumatera yang terdiri dari provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu, total anggaran Kemenhub pada pagu anggaran 2012 adalah 2,89 triliun.

Prioritas pembangunan sektor transportasi tahun anggaran  2012 yaitu:

1. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya;
2. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program Roadmap to Zero Accident;
3. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksessibilitas dan kegiatan perintis baik darat, laut dan udara;
4. Pembangunan dan rehabilitas sarana dan prasarana transportasi seperti pengurangan backlog sarana dan prasarana perkeretaapian dan penambahan kapasitas terkait peningkatan permintaan transportasi;
5. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai kebijakan Pemerintah  dalam mengupayakan pinjaman bilateral;
6. Pembangunan didaerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;
7. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;
8. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait isu pemanasan global;

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat melakukan pada Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Perhubungan RI di gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Senin, (10/10/2011).

Dalam kesempatan tersebut Anggota Komite II, Kadek Arimbawa asal Bali menyampaikan  pertanyaan seraya menyampaikan apresiasi kepada Menteri atas bantuan dan dukungan kepada Pemerintah Daerah Bali. Selain itu juga disampaikan beberapa aspirasi seperti  Pembangunan underpass Dewa Ruci yang menemui kendala, “lahan Angkasa Pura I yang mengajukan tukar guling padahal hal itu tidak memungkinkan, kendala harus diselesaikan lintas departemen atau instansi, karena penyelesaian under pass tersebut sudah ditunggu masyarakat untuk mengurangi kemacetan di Bali,” ujarnya, selanjutnya Kadek mengharapkan untuk lebih meningkatkan sektor pariwisata agar dibangun fasilitas infrastrukur dari Gilimanuk menuju Denpasar, “mohon agar tahun 2012 bisa diprioritaskan untuk hal itu,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri memberikan jawaban tegas, selain jawaban tersebut Beliau akan menyampaikan jawaban tertulis untuk lebih jelas data kedepannya, “masalah Bali, masalah tukarguling ini adalah BUMN, maka akan kita komunikasikan dengan BUMN dan yang lainnya untuk pariwisata kita sangat dorong,” jelas Fredy Numberi.

Diakhir raker disimpulkan bahwa Komite II DPD RI dan Kementerian Perhubungan menyepakati bahwa kebijakan dan program prioritas di bidang perhubungan merupakan tindak lanjut aspirasi daerah dalam upaya peningkatan percepatan pembangunan yang mampu menciptakan keterhubungan antar wilayah; Komite II DPD RI meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi seperti Bandar Udara, Pelabuhan Laut di setiap provinsi terutama pembangunan Bandar Udara; Komite II DPD RI mengharapkan dapat bekerja sama dan melaksanakan kesepakatan atau MOU dengan maskapai nasional dan Kementerian Perhubungan dalam rangka mensinergikan dukungan tugas dan fungsi kenegaraan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

This post is also available in: English

Bagikan