Jakarta, dpd.go.id – Kabar pencaplokan Camar Bulan dan Tanjung Datu masih menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat Indonesia. “Berita ini memang menjadi isu yang strategis akhir-akhir ini karena berkaitan dengan perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga, Malaysia”, ujar M.Hutabarat, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Senin, (24/10/2011).

Hutabarat juga berpendapat bahwa dalam MoU antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1978, Indonesia menyisakan 10 permasalahan yang belum disepakati sedangkan Malaysia menyisakan sembilan permasalahan karena menurut mereka masalah Camar Bulan sudah selesai.” Sebenarnya MoU 1978 tersebut belum final, sehingga batas negara Indonesia-Malaysia di Camar Bulan masih bisa ditinjau kembali”, tambahnya

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) juga hadir sebagai narasumber. Deputi Bidang Survei Sumberdaya Alam, Priyadi Kardono berpendapat “selain menggunakan peta dan diukur dari titik-titik koordinat tertentu, menentukan batas negara bisa juga dilihat dari watershed yaitu garis batas yang mengikuti arah aliran sungai” paparnya. Dalam hasil survei yang telah dilakukan, ditemukan beberapa tugu atau patok yang telah dibuat oleh Belanda dan Inggris dalam perjanjian yang mereka buat sebagai batas negara antara Indonesia dengan Malaysia. “Tapi sampai saat ini tidak ada perubahan patok yang menjadi batas negara antara kedua negara”, tegas Priyadi.

Tidak lengkap rasanya kalau tidak mendengarkan pendapat dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Cornelis, sebagai Gubernur Kalimantan Barat, hanya menyampaikan perlunya negosiasi dan peninjauan ulang atas kesepakatan atau MoU yang telah dibuat Indonesia dan Malaysia. Beliau juga berharap adanya dukungan politis dari DPD RI.

This post is also available in: English

Bagikan