Jakarta, dpd.go.id – KORUPSI tak hanya menyerang keuangan pusat, anggaran pembangunan daerah pun menjadi sasaran yang tak kalah empuk. Hal tersebut ditengarai sebagai efek dari otonomi daerah. Banyak aturan daerah yang justru membuka peluang korupsi, seperti yang terjadi di pusat. Elnino M. Husein Mohi bahkan melihat adanya aturan-aturan dari pusat yang justru mempersulit kerja daerah dan menciptakan korupsi. “Pemerintah pusat sering membangun lembaga-lembaga di daerah yang sebenarnya tidak sesuai dengan visi dan misi daerah. Padahal itu hanya untuk menghabiskan anggaran agar tidak dituduh korupsi,” urai anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo ini dalam Dialog Kenegaraan (12/10/2011) di Coffee Corner DPD, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta. Lebih lanjut Elnino mengemukakan bahwa saat ini telah terbentuk frame lebih baik sesuai aturan tanpa memperhatikan sisi kemanfaatan.

Dalam kondisi tersebut, DPD sebagai perwakilan daerah menjadi salah satu tumpuan harapan dalam penyelamatan anggaran pembangunan daerah. “Peran DPD sebagai wakil daerah harus didudukkan secara utuh, tidak hanya memberi masukan tetapi juga membahas dan memutuskan,” ujar Syarif Hidayat, Pakar Otonomi Daerah LIPI. Syarif juga berharap agar suara DPD yang lebih menguasai persoalan daerah lebih dianggap. “Tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas agar anggota DPD berkualitas,” tambahnya.

Apalagi dalam kondisi KPK yang hancur dan ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR, Effendy Choirie mendorong DPD agar lebih aktif berbicara di ruang publik. “Yang bisa kita harapkan adalah DPD. DPD harus bersuara lantang, menyuarakan fungsi dan tugasnya, juga menyuarakan kepentingan daerah yang ujungnya agar rakyat sejahtera,” tegas Anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini.

Sebagian besar kasus korupsi memang terjadi di daerah. Karenanya, keterlibatan DPD dalam mengawal APBD menjadi sangat penting. Hal lain yang dapat dilakukan DPD adalah dengan menyerap aspirasi publik. “DPD harus mendorong keterlibatan publik dalam hal ini,” kata Ade Irawan, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW (Indonesian Corruption Watch). (af)

This post is also available in: English

Bagikan