Jakarta, dpd.go.id –  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Sidang Paripurna Ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (06/10/2011). Sidang dipimpin oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman, didampingi Wakil Ketua II DPD RI, G.K.R. Hemas.

Agenda dalam sidang paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 adalah penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK dan pengesahan keputusan alat kelengkapan DPD RI.

Cholid Mahmud, selaku ketua Komite IV, menyampaikan Draft Pertimbangan DPD RI yang akan diambil putusan pada sidang paripurna, antara lain: 1. Pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2012; 2. Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2010.

Terkait dengan RAPBN, Cholid memaparkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu:

1. Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2012 tidak mencerminkan kesesuaian dengan empat pilar pembangunan ekonomi yang merupakan target pemerintah.
2. Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Postur RAPBN Tahun Anggaran 2012 masih belum antisipatif terhadap krisis global sehingga memiliki resiko yang tinggi.
4. Postur RAPBN Tahun Anggaran 2012 tidak ideal, sehingga perlu dilakukan pembenahan kembali.

Kemudian terkait dengan materi Usul DPD untuk Program Legislasi Nasional Tahun 2012, Wakil Ketua PPUU, Hairiah meminta agar dapat diterima dan disahkan dalam sidang paripurna sehingga sebelum tanggal 10 Oktober 2011 sebagai batas akhir penyampaian usul prolegnas, DPD dapat menyampaikan usulannya kepada DPR.

“Ini penting menjadi pemahaman kita bersama karena Prolegnas ini menjadi pintu masuk usulan kita dan keterlibatan kita dalam pembahasan legislasi ke depan,” ujar Hairiah.

This post is also available in: English

Bagikan