Jakarta, dpd.go.id – WILAYAH Indonesia telah beberapa kali dicaplok oleh negara tetangga, namun, kali ini wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu yang diincar Malaysia masih bisa dipertahankan menjadi bagian dari Indonesia. Inilah yang diangkat menjadi tema dalam Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia ”Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia”, yang bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Jum’at, (21/10/2011).

”Dalam melakukan pengelolaan daerah perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mempunyai tugas mengelola batas negara, baik darat, laut maupun udara serta meninngkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah perbatasan, menggunakan beberapa produk sebagai alat pendekatan, yaitu: Grand Design (2011-2025), Rencana Induk (2011-2015), dan Rencana Aksi yang dilakukan tiap tahun”, jelas Sutrisno (Sekretaris BNPP) yang hadir sebagai salah satu narasumber. BNPP juga sudah merencanakan anggaran untuk daerah perbatasan pada tahun 2012 sebesar Rp. 2,843 trilliun, walaupun yang diajukan ke pemerintah sebesar Rp. 4,3 trilliun. ”Anggaran itu nanti akan kami pakai dalam rencana aksi untuk 12 provinsi yang meliputi 24 kabupaten kota dan 39 kecamatan”, rincinya.

Terkait pencaplokan wilayah tersebut, Paulus Yohanes Sumino mengaku Komite I DPD RI sangat khawatir terhadap wilayah perbatasan. Akan tetapi, dalam pandangannya Indonesia belum mempunyai sistem manajemen perbatasan yang baik. “Manajemen perbatasan sebaiknya dibuat dengan memperhatikan dua hal, yaitu kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan”, papar Sumino. “Dan menurut saya BNPP tidak mempunyai kewenangan yang memadai untuk mengatasi masalah perbatasan”, tambah anggota DPD RI dari Papua ini. Karenanya, Paulus khawatir program BNPP tidak akan berjalan efektif.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mahfudz Siddiq mengungkapkan fakta yang ia temui di lapangan.  “Masih ada daerah-daerah yang underdeveloped bahkan undeveloped, yaitu daerah yang belum terjamah program-program pembangunan,” urai anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini. Mengatasi masalah tersebut, Mahfudz Siddiq yang mengetuai Komisi I DPR RI mengajukan sebuah solusi melalui tiga pendekatan terpadu yang dia sebut dengan Tiga Sabuk Pengaman. Sabuk pertama adalah security belt dengan mengedepankan affirmative policy untuk memperkuat TNI di perbatasan. Selanjutnya information belt untuk memperluas jaringan informasi masyarakat di perbatasan yang secara umum menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sabuk terakhir ialah development belt yang fokus pada program pembangunan di wilayah perbatasan.

Konsentrasi dengan perbatasan darat yang dilakukan Indonesia selama ini memang tidak salah, namun perlu diingat bahwa hal itu tidak sederhana. Hasjim Djalal mengingatkan bahwa penentuan garis perbatasan non-darat membutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam. “Kita juga perlu mensinkronkan batas-batas darat dan laut,” ujar Pakar Hukum Laut Internasional ini. Djalal juga mendukung pemakaian cara-cara diplomasi dalam mengatasi masalah perbatasan. (dv/af)

This post is also available in: English

Bagikan