Komite IV DPD RI Tinjau RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah
11. Okt, 2011 
0 Komentar
Komite IV DPD RI Tinjau RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah
Pengaturan berkaitan dengan piutang negara saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 49 Tahun 1960 dan Perppu No. 14 Tahun 2005 yang bersifat sementara, untuk itu sudah selayaknya diganti dengan Undang-undang dengan mempertegas posisi pemerintah daerah didalamnya. Pandangan ini disampaikan oleh Tjip Ismail anggota Tim Ahli Komite IV dalam Rapat Pleno Komite IV, Selasa, (11/10/2011).
Loading ...
Perjuangkan Hak Keuangan Daerah Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak –
Jakarta, dpd.go.id — Komite IV DPD RI Bentuk Tim Kerja dan [...]
Belum ada komentar