Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (06/10/11) pagi. Sidang dipimpin oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman, didampingi oleh Wakil Ketua II DPD RI, G.K.R. Hemas.

Agenda dalam sidang paripurna terkait dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2011 kepada DPD RI. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi mandat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester.

Ketua BPK RI, Hadi Poernomo menyampaikan bahwa total objek pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2011 sebanyak 682 objek pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Keuangan sebanyak 460 objek pemeriksaan, Pemeriksaan Kinerja sebanyak 14 objek pemeriksaan, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 208 objek pemeriksaan.

“Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan sebanyak 11.430 kasus senilai Rp26,68 triliun. Dari total temuan pemeriksaan BPK tersebut, sebanyak 3.463 kasus senilai Rp7,71 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp136,77 miliar (1,77%),” papar Hadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dalam semester I tahun 2011, masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara yang memerlukan upaya perbaikan. Oleh karena itu, BPK akan terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara. “BPK juga terus bekerja sama dengan pemerintah dan DPD RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama antara BPK dan DPD RI tersebut, BPK setiap saat membuka diri untuk melakukan dialog dan pertemuan-pertemuan konsultasi,” ujar Hadi.

This post is also available in: English

Bagikan