CPNS DIANULIR MOHON KEADILAN
Nama :hilal abidin
Bidang :Universitas/Lembaga Pendidikan
Instansi:SMP MAARIF NU 1 AJIBARANG
CPNS DIANULIR MOHON KEADILAN
Yth. Pimpinan Komite III
DPD RI
di Jakarta
Saya mewakili dari 23 orang dari CPNS Tahun 2008&2009 yang Dianulir Formasi Guru Bimbingan Konseling Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta menyampaikan Pengaduan bahwa :
Surat Kopertis Wilayah V Yogyakarta Nomor 0982/Kop.V/A.1//X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta yang ditujukan kepada Kepala Regional I BKN Yogyakarta sungguh sangat merugikan kami sebagai lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta yang dinyatakan LULUS CPNS Tahun 2008 & 2009 Formasi Guru Bimbingan Konseling
Sungguh Kopertis Wil. V Yogyakarta Telah membuat Kebijakan yang sangat tidak adil. Secara Tidak Langsung Kopertis Wil. V Yogyakarta menyatakan Ijazah Kami Ilegal (Tidak Sah)yang berakibat SK CPNS kami tidak dapat ditetapkan.
Sungguh kami diperlakukan sangat tidak adil karena SK CPNS kami tidak dapat ditetapkan oleh BKN Regional I Yogyakarta atas dasar Surat Kopertis Wilayah V Yogyakarta tersebut
Tetapi bagi mereka CPNS sebelum tahun 2008 Formasi Guru Bimbingan Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta SK CPNS mereka TIDAK DIPERMASALAHKAN, padahal Ijazah kami dengan mereka SAMA PERSIS.
Pengaduan yang kami lakukan baik lewat surat maupun email ke lembaga terkait (DPR Komisi II, VIII dan X/ BKN/ KemenPAN/ Kopertis Wilayah V Yogyakarta) hampir 3 tahun belum membuahkan hasil, Bahkan Surat Pengaduan yang ditujukan kepada : Presiden, DPR (Komisi II, VIII dan X) sampai sekarang belum mendapat tanggapan.
Kami amat sangat membutuhkan Bantuan KOMITE III DPD RI
Karena Sebagian besar dari kami berasal dari Jawa Tengah, walaupun ada yang dari Daerah Istimewa Yogyakarta
terimakasih
an. Forum CPNS 2008&2009 Dianulir Formasi Guru Bimbingan Konseling Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta
Hilal Abidin
Ajibarang Kulon Rt 02 Rw 12
Kec. Ajibarang Kab. Banyumas 53163
identitas 3302140709750007
HP. 081327300825

15. Okt, 2011 







































Perjuangkan Hak Keuangan Daerah Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak –
Jakarta, dpd.go.id — Komite IV DPD RI Bentuk Tim Kerja dan [...]
Belum ada komentar