Jakarta, dpd.go.id – KESEHATAN merupakan salah satu masalah yang kian rumit. Infrastruktur yang tidak memadai, tenaga medis yang sedikit, obat-obatan yang mahal serta sederet masalah kesehatan lainnya terus membayangi rakyat Indonesia yang memimpikan hidup sehat. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang sangat sulit terutama bagi rakyat miskin memunculkan paradigma bahwa orang miskin dilarang sakit. Padahal kesehatan rakyat adalah tanggung jawab Negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, tanpa terkecuali bagi orang miskin.

“Masalahnya, kesehatan yang dulu berorientasi sosial kini telah berubah menjadi komersial karena pengaruh kapitalisme,” ujar Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR RI dalam Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia bertema “DPD RI dan Perjuangan Daerah: Orang Miskin Dilarang Sakit”. Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P ini membeberkan permasalahan kesehatan yang ditemuinya di lapangan hingga berujung pada kesimpulan, “Kesehatan di Indonesia ini kusut,” tandasnya di Press Room DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (07/10/2011).

Menurut Aida Ismeth, permasalahan kesehatan tersebut erat kaitannya dengan masalah akhlaq dan moral bangsa. “Kesadaran mengemban amanah di Indonesia itu sangat minim. Untuk itu, mari kita bangun akhlaq bangsa,” ujar anggota DPD RI dari Kepulauan Riau ini. Lebih lanjut, Aida menambahkan bahwa masalah kesehatan ini bisa diatasi dengan undang-undang. “Segera sahkan RUU BPJS,” tegas Aida.

Marius Widjajarta sepakat dengan pengaturan masalah kesehatan melalui Undang-Undang, tanpa memedulikan siapapun menterinya. “Program-program tidak akan berjalan dengan baik tanpa UU, PP atau Perda yang jelas,” ucap Direktur YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) ini. (af/saf)

This post is also available in: English

Bagikan