Jakarta, dpd.go.id – JELANG pembahasan RUU APBN 2012, saat ini mulai dirasakan pula dampak krisis ekonomi global yang berawal di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Sayangnya, RAPBN 2012 dibuat pada awal krisis global di AS dan Eropa sehingga belum mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan dampak krisis global. Kekhawatiran ini disampaikan Ekonom Anggito Abimanyu dalam RDPU Komite IV DPD RI, dengan agenda materi Pertimbangan terhadap RAPBN TA 2012 dengan tema “Proporsionalitas Alokasi Anggaran,” Senin, (26/09/2011).

Dalam paparannya, Anggito memandang pentingnya melihat APBN 2012 dengan semangat menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis global. Karenanya, pemerintah dan legislative (DPR dan DPD RI) harus cermat dan dalam menetapkan besaran anggaran pada pos-pos strategis seperti; belanja modal, belanja pegawai, belanja sosial, subsidi, serta dana transfer ke daerah. Meskipun saat ini fundamental ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat, namun hal tersebut tidak akan berarti jika tidak disertai tindakan nyata dalam bentuk kebijakan.

“Pemerintah harus konsisten dalam perencanaan dan penggunaan anggaran, jangan sampai anggaran yang sudah ditetapkan tapi tidak dijalankan. Akibatnya masuk kembali menjadi SAL (Sisa anggaran lebih) yang merupakan anggaran non produktif,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini.

Lebih lanjut Anggito menyarankan agar pemerintah lebih realistis dalam menetapkan angka pertumbuhan ekonomi, serta menerapkan pola subsidi yang tepat khususnya BBM agar tidak semakin membebani APBN dan rakyat. Subsidi pada saat ini bukanlah solusi krisis, karena penghematan anggaran justru bisa lebih efektif dengan merubah pola konsumsi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas terutama pada sektor pembangkit tenaga listrik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan keberanian dan political will dalam menetapkan pasokan gas yang lebih besar untuk pasar dalam negeri dari pada pasar luar negeri.

(saf)

This post is also available in: English

Bagikan