Jakarta, dpd.go.id – MENGUATNYA desakan agar presiden melakukan reshuffle kabinet menunjukkan semakin turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja para pembantu presiden. Banyaknya isu-isu kontroversial yang melibatkan para menteri seperti pemberian remisi kepada para koruptor, korupsi di lembaga kementerian, hingga isu perselingkuhan para menteri membuat efektifitas pemerintahan kembali dipertanyakan. Perbincangan seputar reshuffle ini terekam dalam Dialog Kenegaraan DPD RI dengan tema “Efektifitas Reshuffle Kabinet terhadap Pemerintahan dan Pembangunan Daerah,” Rabu, (21/09/2011) di Coffee Corner DPD, Senayan, Jakarta.

Menurut Akbar Tanjung, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi presiden untuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya dipemerintahan. “Reshuffle sangat urgent dilakukan untuk efektifitas pemerintahan selama dua setengah tahun kedepan,” ujar mantan Ketua DPR RI ini.

Selain reshuffle, presiden dengan kabinetnya juga harus lebih fokus pada persoalan-persoalan penting seperti; pembangunan ekonomi, infrastruktur, kenaikan harga pangan dan energi, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi.

Meskipun tidak ada jaminan pemerintah akan berjalan lebih baik dengan dilakukannya reshuffle, namun harus tetap dilakukan untuk menjawab keraguan publik dengan sinyalemen ketidakhadiran pemerintah di tengah-tengah persoalan bangsa. “Dengan adanya reshuffle setidaknya bisa menjadi lonceng peringatan bahwa pemerintah masih ada. Meski selama ini masih belum jelas apa yang menjadi tujuan utama pemerintahan SBY,” urai pengamat politik Sukardi Rinakit.

Berbeda dengan nara sumber lain, mantan Menteri Kehutanan, MS. Ka’ban, menilai bahwa sebagai presiden, SBY memang mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Sebagai mantan bawahan SBY, Ka’ban menilai semakin kuat desakan publik, presiden justru tidak suka. Karena semua keputusan akan dipikirkan dan dilakukan seperfect mungkin, murni berdasarkan pertimbangan presiden sendiri. “Meski pun ada hasil survey, pertanyaannya apakah SBY percaya begitu saja? Menurut saya tidak, namun saya yakin kali ini presiden akan melakukan reshuffle,” kata mantan Ketua Partai Bulan Bintang ini.

Sementara itu, M. Asri Anas, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat, menyoroti minimnya dampak yang dirasakan daerah dari kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua ini. “Sebagai wakil daerah, saya merasakan sendiri pemerintah kurang serius dalam membenahi infrastruktur di daerah, pembangunan jalan yang menghabiskan APBN triliunan rupiah saja hingga kini masih tak kunjung selesai. Jadi wajar jika saat ini terjadi penurunan ekspektasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap efektifitas kinerja pemerintah,” ujar Asri menegaskan.

(saf)

This post is also available in: English

Bagikan