Jakarta, dpd.go.id – Konfllik yang sudah atau sedang terjadi di daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, keamanan, agama dan budaya. Konflik antar etnik (Dayak dan Madura) di Kalimantan Barat, konflik antar suku bangsa di Maluku dan konflik sosial di Kabupaten Poso mendorong Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), khususnya Komite I untuk terus menyempurnakan RUU Penanganan Konflik Sosial. Inilah yang menjadi pembahasan dalam Sidang Pleno Komite I yang dipimpin oleh Dani Anwar,  diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Rabu (07/09/2011).

Komite I juga merencanakan kunjungan kerja dalam rangka menambah masukan dan guna penyempurnaan materi RUU tersebut. Berdasarkan tingkat urgencynya, terpilihlah tiga provinsi yang akan dikunjungi pada tangggal 19 s/d 23 September 2011, yaitu Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Tengah. Dari hasil kunjungan kerja nanti, diharapkan DPD RI dapat memberikan kontribusi dalam penanganan konflik-konflik yang terjadi di daerah.

Muhammad Gazali (Anggota DPD RI Riau) pada kesempatan ini juga menyampaikan terkait adanya konflik pemilukada di daerah Pekanbaru. Dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tidak adanya dukungan dari pemerintah kota Pekanbaru menyangkut pendanaan, telah memicu terjadinya konflik tersebut. Gazali meminta agar kasus ini bisa segera terselesaikan, maka dapat dilakukan rapat dengan kementerian atau pemerintahan terkait. ”Banyak tokoh masyarakat yang meminta kasus ini ditangani dengan bantuan Kementerian Dalam Negeri, KPU Pusat dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pusat”, jelasnya.

This post is also available in: English

Bagikan