Jakarta, dpd.go.id – AKSI teror yang masih terus saja terjadi menyisakan pertanyaan seberapa efektifkah kerja-kerja intelijen dalam mencegah terjadinya teror atau pun konflik sosial lainnya. Ada sebagian pihak yang menduga aksi-aksi teror tersebut sebagai reaksi terhadap rencana pembahasan RUU Intelijen atau pun pengalihan isu kasus-kasus korupsi yang menjerat elit kekuasaan. Dalam pandangan M. Taslim (Anggota Komisi III DPR RI), sangat naïf jika persoalan terorisme dikaitkan dengan pengalihan isu korupsi atau meningkatnya suhu politik nasional jelang reshuffle yang akan dilakukan presiden. Hal tersebut disampaikan Taslim dalam Dialog Kenegaraan dengan tema “Terorisme dan Potensi Konflik Sosial di Daerah,” di Coffe Corner DPD RI, Rabu (28/09/2011).

Dari kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Solo terungkap bahwa pelaku merupakn bagian dari jaringan bom Cirebon beberapa waktu lalu. Meski diduga hanya aktor lapangan (muscle man), namun aksi teror ini tepat mengambil momentum saat gesekan horizontal dengan isu agama sedang menghangat di Surakarta. “Pelaku bom Solo sendiri berbeda dengan jaringan Amrozi yang berorientasi regional atau terkait jaringan Alqaida,” terang Mardigu W. Prasantyo, pengamat teroris UI. “Yang pasti, semua teror itu tidak mungkin dilakukan oleh orang dengan tingkat pendidikan rendah dan jaringan kecil,” imbuh Mardigu.

Saat ini, menurut, Mahfudz Siddiq, motif orang untuk terlibat dalam konflik semakin berkembang, tidak hanya karena kesenjangan ekonomi, agama atau ideologi yang dianut. Terlebih di Indonesia dengan penduduk yang heterogen di mana kecenderungan individu bisa menjadi kecenderungan kelompok. Terkait dengan konflik horizontal, Intelijen Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki informasi tentang potensi terjadinya bom bunuh diri dan mereka masih memiliki fungsi early warning yang bagus. “Fungsi early warning intelijen kita sebenarnya masih bagus, hanya perlu penguatan koordinasi dengan kepolisian,” terang Ketua Komisi I DPR RI ini.

Dari segi pencegahan, Mursyid (anggota DPD RI asal Provinsi Nangroe Aceh Darussalam), berpendapat bahwa pencegahan terorisme harus menjadi upaya bersama, salah satunya dengan mengatasi masalah secara objektif, bukan subjektif. “Jangan sampai kita saling mengotak-kotakkan, kita harus mencintai Negara, bukan kelompok tertentu,” ujar Mursyid. (af/saf)

This post is also available in: English

Bagikan