Jakarta, dpd.go.id – Komite I DPD RI melalui Bidang Tugas III menggelar rapat terkait dengan akan dilaksanakannya pertemuan dengan Mendagri, Kalpori dan KOMNASHAM, pada tanggal 27 September mendatang.

Rapat dipimpin oleh Kamaruddin (Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara) di Ruang Rapat Lt. 3 Gd. B DPD RI, Rabu (14/09/11). Dalam rapat tersebut, Kamaruddin memaparkan bahwa terkait dengan Bidang Tugas III Komite I yang melingkupi masalah Pemekaran, Pertanahan dan Tata ruang maka diharapkan dalam pertemuan nanti disiapkan pertanyaan mengenai permasalahan tersebut.

Berkaitan pelaksanaan pertemuan dengan Mendagri,  Luther Kombong (Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Timur) mencermati masalah pemekaran yang seharusnya menjadi ranah DPD. “Keberadaan DPD adalah representasi dari daerah masing-masing, terkait dengan masalah pemekaran seharusnya DPD yang lebih berperan karena Anggota DPD lebih paham dengan daerahnya sendiri,” jelas Luther.

Sementara itu, Farouk Muhammad (Anggota DPD RI dari provinsi NTB)  menitikberatkan pada masalah tata ruang dan pertanahan yang kurang mendapat perhatian. “Terkait masalah pertanahan, banyak tanah terlantar bahkan tidak hanya tanahnya, tetapi kebijakannya juga terlantar. Oleh karena itu perlu diagendakan untuk mendengar pemaparan dari pihak-pihak terkait,” ujar Farouk.

Paulus Yohannes Sumino (Anggota DPD RI dari Provinsi Papua) mencermati masalah Pemilukada yang banyak menimbulkan konflik serta masalah keamanan yang juga menjadi isu di wilayah Papua. “Harus ada perbaikan terhadap pemerintahan yang dirusak oleh Pemilukada dan tindakan nyata bagi kepala daerah yang terkena kasus,” kata Paulus.

This post is also available in: English

Bagikan