API Memberikan Masukan Pengelolaan Pertambangan
Jakarta.dpd.go.id – BERTUJUAN mendapatkan masukan terkait prospek, solusi dan tantangan disektor pertambangan Indonesia di era otonomi daerah, Pansus Pertambangan DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin oleh Budi Doku (Senator DPD RI asal Gorontalo) dengan mengundang narasumber, Syahrir AB., MSc, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) pada Selasa malam di Gedung A DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (13/09/11).
Syahrir mengawali penjelasannya dengan mengungkapkan harapan, “kami dari API, juga sangat memimpikan kalau ke depan pengelolaan SDA tambang ini dilakukan oleh Negara,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, beliau menekankan 3 (tiga) karakteristik sebagai masukan penting agar Lembaga Negara dapat eksis sebagai pemilik maupun pengelola pertambangan antara lain; pertama, mampu menerima resiko tinggi menyangkut keberhasilan eksploitasi menuju produksi; kedua, dapat mengatasi permasalahan spending eksplorasi yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang cukup panjang; dan ketiga, dapat menyelesaikan masalah ekstensi dari eksplorasi yang semakin rendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, khususnya dikarenakan konflik dengan daerah.
Djasarmen Purba, Senator DPD RI asal Kepulauan Riau, mempertanyakan tentang perlunya revisi UU perimbangan bantuan pusat di daerah yang dirasa tidak adil bagi daerah. Menanggapi pertanyaan anggota DPD RI, Syahrir menjelaskan sebagai non-renewable resources, jika terus digali tambang dapat terkuras habis. Untuk itu, daerah penghasil tambang harus didorong untuk mengelola renewable resources seperti bidang pertanian, perkebunan ataupun perikanan dan caranya dengan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang memang memerlukan pertolongan.
RDP Pansus Pertambangan juga membahas isu-isu penting menyangkut pertambangan Indonesia, diantaranya tentang Sistem Kontrak Karya (SKK) terkait pasal 171 dan 169a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dianggap saling bertentangan; tentang permasalahan royalti, serta dana reklamasi.
This post is also available in: English

14. Sep, 2011 







































Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mengadakan Rapat Tim Kerja RUU tentang BUMD
di ruang rapat Komite II Gedung B DPD [...]
Belum ada komentar