Jakarta, dpd.go.id – Komite I untuk pertama kalinya dalam Masa Sidang I Tahun 2011-2012 mengadakan sidang yang membahas tentang rencana dan program kegiatan Komite I yang dipimpin oleh Alirman Sori (Anggota DPD RI Sumatera Barat), bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Senin, (22/08/2011).

Sebelum membahas rencana kegiatan, Komite I terlebih dahulu memberikan tanggapan mengenai pengunduran diri Alirman Sori sebagai Wakil Ketua Komite I. Melihat kinerja dan dedikasi Alirman yang telah  sukses memberikan pandangannya dalam memimpin Timja MD3, mendorong Paulus Yohanes Sumino (Anggota DPD RI Papua) mewakili Komite I menolak pengunduran diri Alirman. Dengan sikap rendah hati Alirman menerima keputusan tersebut.

Dalam perkembangan pelaksanaan tugasnya, Komite I masih mempunyai beberapa pekerjaan yang perlu penanganan tindak lanjut, diantaranya: RUU Pertanahan; Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU Penanganan Konflik Sosial; Masalah Papua; dan Masalah Perbatasan Negara. Untuk RUU Penanganan Konflik Sosial, Komite I akan mengunjungi beberapa Provinsi yaitu Maluku, Bali, Papua, Kalimantan Barat, NAD dan Sulawesi Tengah.

Untuk masa sidang 2011-2012 ini DPD RI berharap agar produk-produk dan pandangan pendapat yang kita sampaikan dapat diterima dan ditindak lanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat  RI   (DPR RI), khususnya Komisi II DPR RI. Paulus Yohanes mengusulkan agar Komite I melakukan pendekatan politik dan pendekatan hukum. ”Kita perlu melakukan pendekatan politik ke Komisi II DPR, apabila tidak berhasil pendekatan hukum dikedepankan”, tegasnya.

Alirman memutuskan pembentukan tiga tim  yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi DPD RI. Tim tersebut antara lain: Tim Advokasi yang diketuai oleh Alirman Sori; Tim Sosialisasi dengan ketua Paulus Sumino; dan Tim Lobi yang diketuai Dani Anwar (Anggota DPD RI DKI Jakarta). ”Kalau perlu akan kita  sampaikan langsung  pandangan pendapat kita ke Badan Eksekutif”, jelas Alirman. Selain itu perlu juga dilakukan pemantauan perkembangan produk-produk Komite I dan peningkatan intensitas dalam mengadakan rapat kerja dengan Menteri terkait.

This post is also available in: English

Bagikan