Jakarta, dpd.go.id – MUDIK lebaran merupakan suatu peristiwa tahunan yang tak terhindarkan di negeri kita. Jumlah pemudik dari tahun ke tahun diperkirakan semakin bertambah, sayangnya hal ini tidak diiringi oleh peningkatan daya tampung alat transportasi. Akibatnya timbul banyak permasalahan saat mudik seperti ketidaknyamanan, kecelakaan, dan sebagainya. Masyarakat pun memilih kendaraan pribadi seperti mobil dan motor untuk pulang kampung yang dirasa lebih efektif, murah, dan mendukung mobilitas di kampung halaman. Permasalahan mudik yang tidak nyaman tersebut dikupas dalam acara Talk Show DPD RI “Perspektif Indonesia” dengan tema “Kapankah Mudik Nyaman?” bertempat di Press Room DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (19/08/2011).

Setiap tahun pemerintah dan masyarakat dipusingkan dengan permasalahan mudik ini. Menurut Darmaningtyas, pakar transportasi, pemerintah seharusnya mengalokasikan dana khusus untuk angkutan lebaran, terutama agar golongan menengah ke bawah dapat merasakan mudik yang nyaman. Apalagi mengingat mudik lebaran yang merupakan peristiwa tahunan, seharusnya pengaturan bisa dilakukan dengan lebih baik. “Namun, melihat kondisi arus mudik selama ini, rasanya mudik nyaman tidak akan tercapai,” ucap Darmaningtyas.

Narasumber lain, M. Syukur lebih memberikan sorotan dari segi kondisi jalan darat. Seringkali Syukur menyaksikan perbaikan jalan baru dilakukan dua hari menjelang lebaran. “Seharusnya perbaikan jalan dilakukan sebulan sebelum lebaran agar tidak menghambat lalu lintas,” ujar anggota DPD RI dari Provinsi Jambi ini.

Selain itu, Syukur yang juga merupakan anggota Tim Kerja RUU Jalan ini juga mengusulkan agar ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pemeliharaan jalan. Dari segi penanggung jawab jalan, Syukur memandang perlunya jalan antar provinsi dijadikan sebagai jalan nasional agar ditangani oleh pemerintah pusat. Lebih jauh, anggota Komite II ini berharap adanya keseimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah khususnya dalam pembangunan jalan darat. “Libatkan DPD dalam perencanaan keuangan agar ada keseimbangan antara pusat dan daerah,” tandasnya. (af/saf)

This post is also available in: English

Bagikan