Jakarta, dpd.go.id -  PADA tanggal 16 Agustus 2011 lalu, Presiden RI telah menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dari Nota Keuangan dan RAPBN tersebut, Komite IV DPD RI mulai melakukan telaah sebagai bahan penyusunan pertimbangan DPD kepada DPR RI. Dalam Rapat Pleno dengan agenda “Telaah terhadap Nota Keuangan dan RUU APBN 2012, Rabu, (24/08/2011), Komite IV masih menemukan kelemahan postur APBN.

Kelemahan mendasar dari postur RAPBN ini terlihat dari kurangnya proporsionalitas dan ketepatan alokasi anggaran dengan skala prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Prof. Herman Haeruman, staf ahli Komite IV, memberikan catatan kelemahan antara lain dalam bidang penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan daerah tertinggal.

“Pemerintah mencangkan ketahanan pangan, namun impor bahan makanan kita lebih besar dari pada ekspor, daerah tertinggal dan wilayah perbatasan juga belum mendapat perhatian. Sementara dana transfer ke daerah yang meski naik jumlahnya, namun belum mampu menumbuhkan peluang ekonomi baru yang dapat mengurangi kemiskinan, bahkan lebih besar habis untuk belanja pegawai,” terang Herman.

Sementara dalam hal distribusi anggaran, anggota Komite IV dari NTT, Sarah Lerry Mboik, mengkritisi timpangnya anggaran yang lebih berorientasi pada birokrasi dari pada untuk rakyat miskin. “Anggaran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya 4 juta orang, menghabiskan 180,47 triliun. Sementara anggaran untuk perlindungan rakyat miskin yang berjumlah 31 juta orang hanya dianggarkan 63,6 triliun,” ujar Sarah

Sebagai tindak lanjut dari telaah Nota Keuangan dan RAPBN, Komite IV akan berfokus pada isu-isu seperti; optimalisasi pendapatan Negara, proporsionalitas alokasi anggaran, kebijakan subsidi, serta hutang Negara dan daerah.

(saf)

This post is also available in: English

Bagikan