Jakarta, dpd.go.id – Korupsi yang telah menjadi penyakit bangsa di banyak ranah dan muncul karena bermacam faktor. Transfer dana dari pusat ke daerah pun tak luput  menjadi lahan empuk praktik korupsi. Para politisi pun banyak yang tergoda menjadi calo anggaran baik APBN maupun APBD. Mungkinkah praktik korupsi itu dihapus? Menjawab pertanyaan tersebut, AM Fatwa (Anggota Komite IV DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta) mengatakan, “Serahkan kepada pemimpin. Penghapusan praktik korupsi ini bergantung pada pemimpin yang memiliki talenta pribadi dan komitmen perjuangan.” Pendapat tersebut disampaikannya dalam Dialog Kenegaraan DPD RI dengan tema “Pengawasan Transfer dan Alokasi Anggaran dari Pusat ke Daerah” bertempat di Lobby DPD RI, Jakarta (20/7/11).

Sumber korupsi, menurut Ade Irawan (Kepala Divisi Politik ICW), ada di pemerintah pusat kemudian diikuti oleh pemerintah daerah dan pelaksana anggaran. “Selain ketiga titik rawan korupsi tersebut, masih ada korupsi politik oleh parpol yang jarang tersentuh penegak hukum,” ujarnya. Ade Irawan juga menyebutkan perlunya peran DPR dalam memberantas praktik korupsi.

Korupsi yang telah menjadi semacam lingkaran setan dalam pandangan Agoes Purnomo (Anggota Komisi II DPR RI/Fraksi PKS) memperoleh celah dalam proses pengadaan oleh pemerintah. “Untuk itu, tidak hanya pemerintah saja yang perlu diperbaiki, tetapi juga pola pengadaan dan regulasi,” kata Agoes. Karena korupsi juga disebabkan permainan otoritas, maka membutuhkan niat baik untuk mengubahnya dan hal itu tidak bisa dilakukan sendirian. “Jika masalah ini tidak diselesaikan, kita akan terbelit dalam lingkaran setan dan tidak bisa keluar,” tambah Agoes.

Melihat dari sumbernya, Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan) mengatakan ada tujuh sumber KKN di negeri ini. Ketujuh hal tersebut adalah APBN/APBD, BUMN/BUMD, Komersialisasi kebijakan, komersialisasi penegakan hukum, komersialisasi pelayanan birokrasi, komersialisai jabatan dan komersialisasi penerimaan pegawai negeri. Fuad menyadari bahwa penyakit ini sudah ada sejak lama dan kini semakin mengganas. Fuad berpendapat bahwa APBN mencerminkan wajah penyelenggara Negara. “Sayangnya, wajah APBN kita saat ini adalah wajah pencuri,” Fuad menyayangkan. Oleh karena itu, Fuad menekankan review APBN secara total dan pembentukan tim yang kredibel sebagai solusi.

(af/saf)

This post is also available in: English

Bagikan