Jakarta, dpd.go.id – Peningkatan jumlah PNS yang signifikan dinilai telah membebani struktur APBN/APBD. Sayangnya, struktur yang besar ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja/profesionalitas. Wacana moratorium rekruitmen PNS pun kini diajukan sebagai salah satu solusinya. Jacob Jack Ospara (Anggota Komite I DPD RI) memandang hal tersebut perlu dilakukan pemerintah dan dibarengi dengan keinginan politik presiden. Jacob menyampaikan pandangannya tersebut dalam Dialog Interaktif “Perspektif Indonesia” bertema “Menyoal Penataan Ulang Struktur Birokrasi” bertempat di Press Room DPD RI Jakarta (22/7/11).

Menanggapi wacana moratorium pegawai negeri, Danang Girindrawardana (Ketua Ombudsman RI) justru lebih menekankan pada alternatif lain seperti penguatan hubungan antar lembaga, penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan profesionalitas PNS dan ketegasan kepemimpinan dari pusat ke daerah. “Semakin banyak lembaga non-struktural menunjukkan bahwa pemerintah lemah dan kewibawaan lembaga tersebut mengalami degradasi,” ujar Danang mengamati banyaknya jumlah lembaga non-struktural. Selain itu, Danang mengusulkan dilakukannya audit outcome (hasil kinerja)  di samping audit output.

Pendekatan birokrasi yang struktural fungsional seringkali tidak menjawab persoalan dasar dalam pendirian institutusi baru. Terutama dalam hal siapa, apa, dan bagaimana institusi tersebut akan melayani publik. “Ada kecenderungan setiap masalah melahirkan struktur birokrasi baru, sehingga program yang dihasilkan menjadi tidak efektif (ineffective program),” Medrial Alamsyah (Pengamat politik SIGI) mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan review lembaga agar dapat mengetahui mana yang efektif dan mana yang tidak. Dia juga menambahkan pentingnya menata ulang hubungan pusat dan daerah. (AF/SAF)

This post is also available in: English

Bagikan