Jakarta, dpd.go.id. – Komite III DPD RI sepakat mengusulkan lima Program urutan Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 – 2012 untuk dibicarakan lebih lanjut di tingkat Panmus dan PURT. Hal ini terangkum dalam Sidang Pleno Komite III yang digelar di Gedung A DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (12/7/11).

Adapun kelima usulan tersebut adalah: RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; RUU tentang Keperawatan; RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; RUU tentang Kerukunan Umat Beragama; dan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.

Ahmad Jajuli, Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Lampung, menyatakan kelima program tersebut merupakan program-program yang akan segera running di DPR. Hal ini dilakukan agar program-program tersebut dapat segera berjalan.

Jajuli berpendapat bahwa bila mengambil program yang tidak di-running-kan maka usul inisiatif DPD akan lama diangkat. Hal ini disebabkan karena saat ini DPR sendiri memiliki urusan yang banyak sehingga mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tenggat waktu yang diberikan. “Bila kita mengambil yang tidak di-running-kan di DPR maupun Pemerintah, entah kapan waktunya akan maju,” ujarnya.

Padahal menurutnya saat ini konstituen sedang menunggu hasil kerja DPD RI. “Kita ditunggu hasil kerja karyanya itu pada saat yang sekarang dimana kita sudah jelas RUU itu sedang dibahas,” tegasnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut Komite III juga membahas agenda reses. Selama masa reses yang akan berlangsung mulai pertengahan Juli ini, selain melaksanakan agenda rutin, Komite III DPD RI juga akan fokus pada isu aktual di masyarakat (daerah) seperti biaya pendidikan/kuliah yang mahal dan kisah TKI yang naas. Materi lain yang akan ditinjau adalah tentang biaya pelaksanaan ibadah haji. Kemudian, mengingat keberadaan DPD, terutama yang terkait dengan tugas, wewenang dan fungsi, yang belum begitu familiar di mata masyarakat, sosialisasi DPD di daerah juga menjadi agenda selama reses. Selama masa reses ini, anggota DPD diharapkan dapat lebih mengenalkan DPD kepada konstituen masing-masing di daerah. (And/AF)

This post is also available in: English

Bagikan