Jakarta, dpd.go.id – MEDIA MASSA kembali menuai kritikan karena kasus pemberitaan Nazaruddin beberapa waktu lalu. Pers dinilai mulai mengabaikan kode etik dan menyalahgunakan kemerdekaan yang dimilikinya. Namun, menurut Alirman Sori, anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat, pendapat tersebut perlu dikaji lagi. “Apa yang dilakukan media massa ini masih wajar dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Alirman dalam Talk Show DPD RI “Perspektif Indonesia” dengan tema “Ada Apa dengan Demokrasi dan Media Massa” yang digelar di Press Room DPD RI Jakarta pada Jum’at (15/7/11).

Terlepas dari semua kritikan terhadap media massa, Alirman tetap mendukung keberadaan pers yang bertanggung jawab. Menurutnya, Negara membutuhkan keberadaan pers. “Tapi, pers jangan alergi dengan kritik dan tetap menjaga kejujuran dan keadilan informasi,” Alirman menambahkan.

“Pers memang harus dikritik,” Wina Armada Sukardi (Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers) menyatakan pendapatnya terhadap apa yang dialami pers saat ini. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers bisa mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers. Kemerdekaan pers, menurut Wina, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan bangsa. Adalah hal yang biasa jika pers mengkritik pihak yang berkuasa di pemerintahan. Terkait dengan pemberitaan pers yang sering mengambil berita dari media yang lain, Wina menyatakan, “Mengambil berita dari media lain itu boleh, selama mencantumkan sumbernya.”

Di sisi lain, Benny Kabur Harman, Ketua Komisi III DPR RI/Fraksi Partai Demokrat, memberikan klarifikasi atas tuduhan bahwa Dia dan partainya anti dengan kebebasan pers. “Kami tidak menolak keberadaan pers. Tanpa kemerdekaan pers demokrasi tidak akan maju” Benny menjelaskan. Benny juga meminta agar pers tetap memperhatikan kebebasan yang bertanggung jawab dan tunduk pada kode etik pers dan UU Pers.

(af/saf)

This post is also available in: English

Bagikan