Jakarta, dpd.go.id – KENAIKAN harga sembako menjelang bulan puasa bukan lagi hal baru di Negara kita. Hal tersebut sudah menjadi persoalan tahunan yang tak hanya dihadapi rakyat, tetapi juga menjadi perhatian Kementerian Perdagangan. Gunaryo, Dirjend Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, mengaku pihaknya telah melakukan regulasi, fasilitasi, dan koordinasi untuk mengantisipasi kenaikan harga sembako menjelang bulan Ramadhan sejak sebulan yang lalu. “Kami sudah melakukan antisipasi secara tersistem, seperti inspeksi mendadak, operasi pasar dan pasar murah,” tuturnya dalam Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia yang bertema “Mengantisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok” bertempat di Press Room DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta (29/7/11).

Namun, menurut Tulus Abadi, apa yang dilakukan pihak Kementerian Perdagangan tersebut sebenarnya tidak efektif namun diulang-ulang. Tulus Abadi yang merupakan anggota Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) ini berpendapat, “Operasi pasar dan pasar murah tidak bisa mengubah struktur pasar yang sudah sangat liberal, pemerintah harusnya bisa meredam inflasi sistemik yang terjadi.” Menurutnya, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perubahan fundamental dalam kebijakan dan strategi.

Hal tersebut senada dengan pendapat Hendri Saparini bahwa dua instrument pasar, yaitu operasi pasar dan pajak ditanggung pemerintah, tidak mampu meredam gejolak kenaikan harga. “Untuk mengendalikan harga, kita harus memperhatikan produksi, stok, dan strategi stabilitas pasar,” ujar Pengamat Ekonomi dari ECONIT ini. Namun, sejak harga diserahkan ke mekanisme pasar dan pemerintah tidak lagi mengontrol harga, kecenderungan harga naik semakin tinggi.

(af/saf)

This post is also available in: English

Bagikan