Beberapa isu-isu mendasar yang diindikasikan pada Pembina Pramuka yang tengah menghadiri Jambore Nasional ke-IX di Teluk Gelam, OKI, Sumatera Selatan mengemuka dalam acara “ PERAN DAN FUNGSI DPD RI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERTA SISTEM DAN MEKANISME PENYERAPAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH” yang dihadiri oleh dua orang narasumber Dr. Siti Zuhro dan Dr. Sugeng Budiharsono serta dimoderatori oleh Herry Yuherman (Kapuskada, Setjen DPD RI), Jumat (8/7).

Aspirasi masyarakat yang mengemuka tersebut antara lain soal belum diterimanya sertifikasi guru bagi beberapa Pembina Pramuka, yang juga sekaligus guru di daerahnya.

Selain itu pula berkembang tentang infrastruktur jalan di perbatasan Kalimantan Barat yang kurang baik sebagai daerah yang berbatasan dengan negara lain.

Sementara itu salah seorang Pembina Pramuka dari Riau merisaukan infrastruktur jalan di daerahnya yang semakin lama tidak tertangani.

Khusus untuk di Papua Barat salah seorang Pembina Pramuka meminta setiap kunjungan kerja di daerahnya bukan hanya dikunjungi oleh anggota DPD RI asal Papua tetapi juga oleh anggota DPD provinsi lain. Hal itu karena agar diperhatikan mengingat penyampaian aspirasi dalam DPD lintas provinsi dalam alat kelengkapan yang secara kolektif tergabung dalam Komite I, II, III dan IV.

Sementara itu, Dr. Siti Zuhro dalam kesempatan tersebut mengemukakan dalam paparannya, “Sesuai dengan namanya DPD adalah dewan yang mewakili kepentingan daerah. Artinya, mewakili semua hal-hal yang terkait dengan aspirasi daerah. Oleh karena itu, peran DPD sangat diperlukan untuk ikut mengawal pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berlangsung sejak 2001″.

Sedangkan Dr. Sugeng Budiharsono menjelaskan, “Masyarakat belum tahu bagaimana menyampaikan aspirasi, seringkali melalui jalan pintas, yaitu demonstrasi. Sehingga perlu peningkatan kapasitas masyarakat dengan cara Diseminasi tentang Penyampaian Aspirasi”.

Tepat pukul 11.00 WIB acara ditutup dengan harapan agar acara Diseminasi ini dapat mencatat dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para Anggota DPD RI.

This post is also available in: English

Bagikan