Jakarta, dpd.go.id – Pelayanan yang masih berbelit-belit dan data kependudukan yang tidak akurat menjadi dasar untuk melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kependudukan sekaligus pembenahan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pelaksanaan e-KTP (KTP elektronik). Komite I DPD RI yang baru saja melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua, Jawa Timur dan Gorontalo pada 4 s.d 8 Juli 2011, mengadakan Sidang Timja Administrasi Kependudukan, membahas hasil dari Kunjungan Kerja tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Senin (11/07/11).

Mewakili kunjungan ke Papua, Emanuel Babu Eha (Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur) menyampaikan bahwa banyak pemukiman penduduk yang berada di daerah pedalaman sehingga menimbulkan  masalah kurangnya koordinasi antar instansi teknis yang berdampak terhadap lemahnya akurasi data kependudukan. Hal serupa juga dituturkan Sri Kadarwati (Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat) dalam kunjungannya ke Jawa Timur. Selain itu beliau menambahkan beberapa masalah yang terjadi disana seperti kurangnya persiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya daya listrik dalam mendukung sarana dan prasarana teknologi dan yang paling utama yaitu dukungan anggaran daerah untuk pelaksanaan NIK dan e-KTP seperti yang disebutkan dalam Perpres No.37 tahun 2007 pasal 79.”Di beberapa daerah anggaran program untuk administrasi kependudukan tidak dimasukkan dalam RAPBD 2011, termasuk sosialisasi dan tenaga operasional”, tegasnya.

Masalah di Gorontalo tidak jauh berbeda dengan di Papua maupun Jawa Timur. Said Akhmad Fawzy Zain Bachsin (Anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah) menuturkan bahwa sebaiknya diadakan juga kerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika untuk memperbaiki SIAK. “Kami berharap agar pemerintah pusat ikut membantu misalnya dalam hal anggaran dan sarana teknologi yang lebih maju dan semoga target kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini di akhir tahun 2012 bisa tercapai” tambahnya.

This post is also available in: English

Bagikan