Jakarta, dpd.go.id – Abad ke-21 ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi Asia. Sebagai Negara berkembang, Indonesia harus bisa menggunakan momentum baik ini jika tidak ingin tertinggal sebagai penonton saja. Pernyataan ini disampaikan oleh Ekonom dari UGM, Sri Adiningsih, dalam Rapat Dengar Pendapat Komite IV DPD RI mengenai “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2012 dan RAPBN-P 2011” di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (27/06/2011).

Sayangnya, hingga kini Indonesia masih dihinggapi tiga permasalahan ekonomi (3K) berupa kualitas rendah, ketertinggalan dari Negara tetangga dan ketimpangan. “Indonesia memiliki prasyarat untuk bangkit perekonomiannya, jika dalam bebrapa tahun kedepan tidak ada perubahan keadaan, berarti kita gagal membuat kebijakan yang benar (right policy),” ujar doktor  lulusan University of Illinois ini.

Lebih lanjut Sri menambahkan, pemerintah perlu membuat desain kebijakan fiskal yang bisa menyelesaikan persoalan 3K di atas. Diantaranya dengan melakukan prioritas anggaran pada; peningkatan kualitas, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan. Jika diperlukan, pemerintah dapat menerapkan kenaikan BBM (bahan bakar minyak) secara bertahap guna memangkas subsidi. “Jika dana subsidi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, maka itu akan sangat membantu perputaran roda ekonomi,” tambah dosen pasca sarjana UGM itu.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi CIDES (Centre for Information and Development Studies) Umar Juoro, menyampaikan pentingnya pengendalian inflasi guna mengerem laju suku bunga agar ekonomi bisa berjalan stabil. “Kita perlu belajar dari Filipina dalam pengendalian inflasi, ekonomi mereka tumbuh baik karena berhasil mengendalikan inflasi,” ujar mantan penasehat ekonomi BJ. Habibie ini.

Saat ini momentum ada pada keberanian pemerintah untuk membuat terobosan (breakthrough) kebijakan. Apakah akan mendahulukan konsekuensi politik atau rasionalitas ekonomi dalam mengatasi persoalan ekonomi makro.

(saf)



This post is also available in: English

Bagikan