Ujian Nasional baru saja dilaksanakan, namun gaung pertanyaan tentang masihkah UN efektif bagi dunia pendidikan kita masih hangat didiskusikan. Seperti dalam Rapat Komite III DPD RI yang diselenggarakan pada Senin (6/6/11) kemarin yang mengangkat tema “Evaluasi Pelaksanaan UN 2010/2011 Provinsi DKI Jakarta”. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Ruang Rapat PPUU lt. 3 Gedung B DPD RI tersebut mengundang empat orang narasumber, yaitu Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Ed. (Pengawas Satuan Pendidikan Universitas Indonesia),  Prof. Dr. Qomari Anwar, Toenggoel P. Siagian, M.S., M.Ed., dan Nani Nurani Muksin (Dewan Pendidikan Propinsi DKI Jakarta).

Secara umum, pelaksanaan UN tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Ir. Muhammad Anis. Namun, pelaksanaan UN tahun ini tidak berarti berjalan tanpa kendala. “Masih banyak kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan UN tahun ini,” ungkap Anis. Beberapa kendala tersebut di antaranya data yang tidak akurat, kualitas kertas yang kurang baik, kesalahan cetak, kekurangan lembar jawab dan soal, dan lain sebagainya.

Setiap tahun, ada banyak siswa yang tidak lulus UN. Menanggapi hal tersebut, Qomari Anwar mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian kepada guru dan sekolah yang mutunya kurang baik. “Guru perlu diperhatikan dengan lebih serius, bukan dari segi kesejahteraannya saja, tetapi juga kualitasnya,” tegas Qomari Anwar.

Dilihat dari segi keefektifan UN, Toenggoel berpendapat bahwa sejauh ini UN belum berhasil mencapai tujuan umum dari pelaksanaan UN itu sendiri. “Keabsahan kelulusan perlu dipertanyakan,” kata Toenggoel. Oleh karena itu, Toenggoel sepakat jika lebih baik UN dihapuskan meskipun di sisi lain dia juga berpendapat bahwa kemungkinan penghapusan UN sangat kecil karena pihak-pihak yang diuntungkan tidak akan begitu saja menyetujui. Dalam pandangannya, Ujian Nasional hanyalah konsekuensi dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. “Lebih baik kita memikirkan bagaimana caranya membuat sekolah enak, menarik, menantang sehingga guru dan murid betah di sekolah,” imbuhnya. Selain itu, dia juga menyarankan agar dana UN dialokasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah yang memerlukan.

Dalam RDPU yang dipimpin oleh Istibsyaroh (Ketua Komite III, anggota DPD RI dari Propinsi Jawa Timur) tersebut dapat disimpulkan bahwa Komite III DPD RI mendukung penghapusan UN.

This post is also available in: English

Bagikan