Jakarta: Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia merupakan harapan semua pihak. Namun, pelaksanaannya hingga kini masih dihadapkan pada kendala teknis dan non teknis. Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, dalam membangun infrastruktur juga ada skala prioritas, disesuaikan dengan anggaran dan strategi pembangunan. “Sesuai instruksi presiden, strategi pembangunan kami adalah pro poor, pro growth, pro job, dan pro green sehingga aspek lingkungan dan perubahan iklim juga menjadi perhatian kami,” ujar Djoko di Gedung GBHN Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Rabu, (15/06/2011).

Dalam Raker tersebut, terungkap bahwa permasalahan pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang paling banyak dipermasalahkan oleh anggota Komite IV DPD RI. H. Hamdhani (Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah) mengusulkan agar ada standarisasi jalan. “Mohon agar ada standarisasi jalan trans Kalimantan seperti jalan di pulau Jawa,” ungkapnya.

Selain kualitas, penambahan kuantitas jalan juga mendesak untuk segera diselesaikan. Seperti jalan trans Sumatera, trans Halmahera Maluku, trans Kalimantan serta jalan akses bagi masyarakat Papua yang masih banyak terisolasi di wilayah pegunungan. Menanggapi hal tersebut, Djoko menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa semua tanggung jawab dibebankan kepada kementerian pekerjaan umum. “Sesuai dengan Undang-undang, ada tanggung jawab bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya,” tegasnya

Kedepan, kementerian PU telah membentuk pengawas bagi jalan-jalan nasional untuk memantau pemeliharaan dan perawatan jalan ketika terjadi kerusakan. “Contoh di jalan pantura Jawa, kami menugaskan penanggung jawab di setiap ruas 10KM. Salah satu tugasnya adalah memantau perawatan tahunan, perbaikan lima tahunan, dan sepuluh tahunan atau sesuai dengan usia jalan tersebut,” ujar wakil menteri pekerjaan umum Hermanto Dardak. (SAF)

This post is also available in: English

Bagikan