DPD Kritisi Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi
Jakarta, dpd.go.id – Sejak diluncurkan 27 Mei 2011 lalu, MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang diatur dalam perpres No 32 Tahun 2011 telah menetapkan tiga strategi utama. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana dalam Rapat Kerja Komite IV dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Nasional pada RAPBN 2012 dan RAPBN-P 2011, Senin, (20/06/2011).
Ketiga strategi utama tersebut adalah; peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional dan kemampuan sumber daya manusia dan Iptek Nasional. Dengan strategi-strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring laju pertumbuhan ekonomi nasional. “Setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja sekitar 450-500 ribu orang, sehingga menurunkan tingkat pengangguran,” ujar Armida.
Menanggapi hal tersebut, Sofia Maipauw (Anggota DPD RI dari provinsi Papua Barat) menyoroti seringnya terjadi ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan pemerintah dengan pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari tidak terealisasinya usulan-usulan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat desa hingga tingkat provinsi ketika kebijakan dituangkan dalam APBD.
“Istilah orang Papua, latihan lain-main lain. Artinya ketika kita latihan paduan suara solmisasinya begini, ketika menyanyikan lagunya solmisasinya berubah jauh dari yang sudah dipelajari. Begitu juga dengan pendekatan pembangunan yang hanya mengganti nama tapi substansinya sama saja,” ungkap Sofia.
Menjawab keraguan tersebut, Armida mengakui masih ada kelemahan dalam proses Musrenbang hingga Musrenbangnas. Untuk itu, selain mengevaluasi mekanisme Musrenbang, pemerintah juga memperhatikan masukan-masukan dari daerah. “Seperti dalam Master plan ini, pemerintah bersinergi dengan BUMN dan swasta untuk merealisasikan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi,” tutup Kepala Bappenas.
(SAF)
This post is also available in: English

20. Jun, 2011 







































Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mengadakan Rapat Tim Kerja RUU tentang BUMD
di ruang rapat Komite II Gedung B DPD [...]
Belum ada komentar