Jakarta: DPD RI memberikan tanggapan positif atas keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2010. Meningkatnya kinerja keuangan ini diharapkan dapat terus dipertahankan demi suksesnya visi besar Indonesia sebagai Negara penghasil perikanan terbesar dunia 2015. Hal tersebut terangkum dari hasil Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Gedung GHBN Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Senin (13/06/2011).

Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, memaparkan rencana kerja kelompok kerja (Pokja) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang terdiri atas Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Melalui PKN, telah dirintis pembangunan perumahan sangat murah untuk nelayan, penyediaan kapal penangkap ikan berkapasitas 30 GT (Gross Ton), pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar), pembangunan pabrik es/Cold storage dan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN). Seluruh program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup nelayan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Sarah Lerry Mboik (Anggota DPD RI dari Provinsi NTT) mengharapkan agar penghematan anggaran di KKP sebesar Rp. 364.887 Miliar tidak mengganggu program-program yang ada. Dalam kesempatan ini pula, Komite IV mengusulkan segera ditetapkannya RUU tentang Provinsi Kepulauan untuk memaksimalkan pengelolaan kawasan kepulauan Indonesia yang cukup luas. (SAF)

This post is also available in: English

Bagikan